Download Permendesa No. 1,2,3,4,5 Tahun 2015

Posted by Master Karton Saturday, March 14, 2015 4 comments
Sejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah ada beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan diantaranya adalah PP 43 dan PP 60 Tahun 2014. Walaupn demikian untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar diperlukan berbagai persiapan yang benar-benar matang. Apalagi adanya perubahan kementerian yang mengasuh Desa,  dimana pada awalnya UU Desa ini dibuat pada saat Desa berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sedangkan saat ini Desa berada dibawah naungan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi. Hal ini tentu membutuhkan beberapa peraturan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi saat ini agar pelaksanaan UU Desa bisa berjalan lancar.

Dalam Seminar tentang Persiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU Desa di UGM Yogyakarta (6/3) Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, Marwan Jafar memaparkan, ”saat ini telah diterbitkan 5 Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi untuk mengawal implementasi UU Desa, dan 2 Permendesa lain sedang menunggu disahkan”.

Lima Permendesa tersebut adalah sbb :
  1. Permendesa nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  2. Permendesa nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  3. Permendesa nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa;
  4. Permendesa nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  5. Permendesa nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
Link Download
Bagi Anda yang membutuhkan file pdf Permendes diatas bisa download dengan menekan tombol dibawah ini :
 
Cara download : Setelah anda klik link download tersebut diatas Selanjutnya akan muncul tampilan file dimaksud. Setelah itu silahkan klik tombol panah  “unduh” dan pilih save.

Sumber LINK download : http://www.hdesignideas.com/2015/02/permendesa-no-1-2-3-ta-2015-tentang.html


Baca Selengkapnya ....

Pemberitahuan Untuk Pertanyaan & Komentar di Blog Karton Media

Posted by Master Karton 0 comments
Pembaca Blog Karton Media yang saya hormati,
Sehubungan dengan tugas-tugas saya dikantor akhir-akhir ini sangat padat sehingga saya tidak sempat untuk membaca dan membalas setiap pertanyaan yang masuk.

Oleh karena itu bersama ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada Anda semua bila merasa pertanyaannya tidak diperhatikan.

Insya Allah jika ada waktu luang saya akan sempatkan untuk membalas surat-surat yang masuk dan pertanyaan atau komentar yang membutuhkan jawaban.

Salam,
Admin


Baca Selengkapnya ....

Terbongkarnya kebusukan Maham Anga : Sinopsis Jodha Akbar Episode 313

Posted by Master Karton Monday, February 16, 2015 0 comments
Episode yang sangat seru dimana konspirasi maham Anga terbongkar. Termasuk ditemukannya persembunyian Ratu Chan. Silahkan klik di link berikut ini : Episode 312 dan episode 313

Baca Selengkapnya ....

Benarkah Sekretaris Desa PNS Akan Dihapus?

Posted by Master Karton Saturday, January 3, 2015 1 comments
Banyak yang mengatakan bahwa mulai awal tahun 2015, seluruh sekretaris desa (sekdes)  tidak lagi diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tetapi dikembalikan lagi ke masyarakat atau non PNS. Benarkah demikian?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita baca ketentuan mengenai Sekretaris Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalam Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 disebutkan :

Pasal 61
    (1)  Perangkat Desa terdiri atas:
    a. sekretariat Desa;
    b. pelaksana kewilayahan; dan
    c. pelaksana teknis.
    (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 62
(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65
(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
    a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
    b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
    c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
    d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
(2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat

Menurut ketentuan diatas sekretaris desa termasuk “perangkat desa” yang mekanisme pengangkatannya sesuai ketentuan pasal 65 sebagaimana tersebut diatas. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Lalu bagaimana dengan PNS yang selama ini menjabat sebagai sekretaris Desa?
Menurut ketentuan Pasal 155 : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah masa peralihan berakhir dan sudah ada sekretaris desa definitive kemungkinan PNS yang saat ini menjabat sebagai Sekdes di beberapa desa,akan ditarik menjadi staf di Kecamatan, atau dipindahkan ke instansi lain, sesuai kemampuan dan keahliannya, semua akan diatur oleh SKPD.

Mengapa Sekretaris Desa PNS dihapus?

Saya masih ingat ketika ada wacana sekretaris desa akan diisi dari Pegawai Negeri. Pada waktu itu saya sebagai anggota LPM pernah mendengar sosialisasi dari pemerintah kecamatan bahwa pemerintah ingin administrasi desa dibenahi. Untuk membenahi system administrasi pemerintahan di desa yang selama ini masih tradisional pemerintah mempunyai pemikiran untuk mengisi jabatan sekretaris dengan dari Pegawai Negeri Sipil yang tentunya mempunyai kompetensi yang memadai dalam bidang administrasi Negara.

Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata hal itu memancing kecemburuan para kepala desa. Kepala Desa tidak terima kalau bawahannya berstatus PNS sedangkan Kepala Desa sendiri bukan PNS. Hal ini menyebabkan hubungan antara kepala desa dengan sekretaris desa menjadi tidak harmonis. Kepala Desa merasa tidak bisa “menjewer” bila sekretaris desa tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya

Tulisan ini hanya opini semata !

Ditulis Oleh : Ngatiyat Prambudi
Sekretaris BPD Desa Bakung Pringgodani
Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur

Baca Selengkapnya ....

Mekanisme Pengawasan Dana Desa Oleh BPD

Posted by Master Karton Saturday, September 27, 2014 0 comments
Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut?

Pengertian Dana Desa
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
Mekanisme Pengawasan Oleh BPD
Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Bahkan menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi, menekankan agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, kata dia, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.
Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
Bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD, adakah dasar hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibawah ini akan saya uraikan bagaimana BPD bisa melaksanakan amanat dari masyarakat desa yang mendambakan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.
Dasar Hukum :
1.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan :
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah entry point yang akan saya bahas disini.
2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa :
Pasal 48 :  Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran
    kepada bupati/walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
    kepada bupati/walikota;
c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
    kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan :
1). Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2  ). Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3). Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014. 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin  yang sangat krusial yaitu :
1. Pasal 48 huruf c  yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2  bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata  paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya  bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Inilah ketentuan yang selama ini saya tunggu-tunggu. Sebagai salah satu pimpinan BPD selama ini saya sangat kesulitan meng-akses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes.
Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa tentu kalau ada indikasi ketidaksesuaian BPD bisa menindaklanjuti sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Apakah Dana Desa akan masuk dalam APBDes?
Mungkin masih ada pertanyaan dari masyarakat yang kritis, apakah dana desa yang jumlahnya milyaran rupiah per tahun itu akan masuk dalam APBDes? Untuk menjawabnya ikuti uraian berikut ini.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan :
Pasal 5
 (1), Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa.
 (2), Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Pasal  6,  
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
Kalau kita baca ketentuan pasal 5 dan pasal 6 PP No. 60 Tahun 2014 ini jelas sekali bahwa dana desa akan ditransfer dari APBD kabupaten/kota ke APBDes.
Lebih lanjut dalam pasal 72 disebutkan :
 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
a. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
c. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
    Kabupaten/Kota;
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran e. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
f.  hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Pasal 73
1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
2). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3). Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
Kesimpulan
Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
Badan Permusyawaratn Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Semoga niat baik dari para pemimpin negeri ini untuk memajukan desa bisa segera terwujud agar desa tidak lagi dipandang sebelah mata malah sebaliknya desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga warga desa tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.

Penulis : Ngatiyat Prambudi
Sekretaris BPD Desa Bakung Pringgodani
Kecamatan Balongbendo
Kab. Sidoarjo – Jawa Timur

Baca Selengkapnya ....
Belajar SEO dan Blog support Online Shop Aksesoris Wanita - Original design by Bamz | Copyright of Karton Media.