Menghitung Pesangon PHK & Pensiun sesuai UU 13-2003

Posted by Ngatiyat Prambudi Wednesday, April 17, 2013 69 comments

Mungkin saat ini anda tidak membayangkan akan di PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan anda, tetapi bagaimana jika tiba-tiba perusahaan tempat anda bekerja mengalami masalah dan harus melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawannya?

Nah berapakah uang pesangon dan uang penghargaan seandainya Anda di PHK ?

Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."

Ingat Perhitungan dibawah ini adalah berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003. Jika formula perhitungan pesangon dan penghargaan yang diatur pada Peraturan Perusahaan atau perjanjian Kerja Bersama (PKB) lebih baik dari pada yang diatur dalam UU No. 13/2003, maka yang digunakan adalah formula yang dipakai pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Anda.

Pasal 157 ayat 1 menyebutkan bahwa komponen upah yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas :
a. Upah Pokok
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap. 

Tabel Pesangon berdasarkan Masa Kerja sesuai UU 13/2003

Pasal 156, ayat 2 menyebutkan, "Perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

Masa Kerja (MK) - Tahun

Uang Pesangon (Bulan Upah)
MK < 1 thn
1 kali
1 thn <= MK < 2 thn
2 kali
2 thn <= MK < 3 thn
3 kali
3 thn <= MK < 4 thn
4 kali
4 thn <= MK < 5 thn
5 kali
5 thn <= MK < 6 thn
6 kali
6 thn <= MK < 7 thn
7 kali
7 thn <= MK < 8 thn
8 kali
MK => 8 thn
9 kali

Tabel Penghargaan berdasarkan Masa Kerja sesuai UU 13/2003

Pasal 156, ayat 3 menyebutkan, "Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
Masa Kerja (MK) - Tahun
Penghargaan (Bulan Upah)
3 thn <= MK < 6 thn
2 kali
6 thn <= MK < 9 thn
3 kali
9 thn <= MK < 12 thn
4 kali
12 thn <= MK < 15 thn
5 kali
15 thn <= MK < 18 thn
6 kali
18 thn <= MK < 21 thn
7 kali
21 thn <= MK < 24 thn
8 kali
MK => 24 thn
10 kali

Jika digabung Tabel Pesangon dan Penghargaan akan tampak sbb :

Masa Kerja
PESANGON
MASA KERJA
PENGHARGAAN
MK< 1 thn
1X
3 thn <= MK < 6 thn
2X
1 thn <=MK < 2 thn
2X
6 thn <= MK <9 thn
3X
2 thn <=MK < 3 thn
3X
9 thn <= MK < 12 thn
4X
3 thn <=MK < 4 thn
4X
12 thn <= MK < 15 thn
5X
4 thn <=MK < 5 thn
5X
15 thn <= MK < 18 thn
6X
5 thn <=MK < 6 thn
6X
18 thn <= MK < 21 thn
7X
6 thn <=MK < 7 thn
7X
21 thn <= MK < 24 thn
8X
7 thn <=MK < 8 thn
8X
MK => 24 thn
10X
MK > 8 thn
9X



Hati-hati dengan tabel di atas. 

Itu adalah tabel secara umum.
Untuk kasus PHK yang
lebih rinci, berikut
adalah besar uang pesangon
dan/atau penghargaan yang akan diterima.

Tabel Pesangon dan Penghargaan untuk Berbagai Jenis PHK

Jenis PHK
Pesangon
Penghargaan
Pengg. Hak
Pisah
Kesalahan Berat

1X
1X
Mel. Tindakan Pidana
1X
1X

Setelah Diberikan SP
1X
1X
1X

Mengundurkan Diri

1X
1X
Perubahan Status & Pekerja Tidak Bersedia
1X
1X
1X

Perubahan Status & Pengusaha Tdk Bersedia
2X
1X
1X

Perusahaan Tutup
1X
1X
1X

Efisiensi
2X
1X
1X

Pailit
1X
1X
1X

Meninggal
2X
1X
1X

Pensiun Normal
2X
1X
1X

Mangkir


1X
1X
Permohonan ke LPPHI
2X
1X
1X

Sakit Berkepanjangan
2X
1X
1X

Tabel Pesangon & Penghargaan Setelah Digabung

Untuk Jenis PHK : Pensiun Normal, Di-PHK Perusahaan, Meninggal, Sakit Berkepanjangan, Permohonan ke LPPHI

Bila digabung, uang pesangon dan penghargaan yang Anda terima (PHK Pensiun Normal, PHK Inisiatif Perusahaan, PHK Meninggal, PHK sakit Berkepanjangan, PHK Permohona ke LPPHI) adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Masa Kerja (MK) - Tahun
Pesangon + Penghargaan (x Bulan Upah)
MK < 1 thn
2 kali
1 thn <= MK < 2 thn
4 kali
2 thn <= MK < 3 thn
6 kali
3 thn <= MK < 4 thn
10 kali
4 thn <= MK < 5 thn
12 kali
5 thn <= MK < 6 thn
14 kali
6 thn <= MK < 7 thn
17 kali
7 thn <= MK < 8 thn
19 kali
8 thn <= MK < 9 thn
21 kali
9 thn <= MK < 10 thn
22 kali
10 thn <= MK < 11 thn
22 kali
11 thn <= MK < 12 thn
22 kali
12 thn <= MK < 13 thn
23 kali
13 thn <= MK < 14 thn
23 kali
14 thn <= MK < 15 thn
23 kali
15 thn <= MK < 16 thn
24 kali
16 thn <= MK < 17 thn
24 kali
17 thn <= MK < 18 thn
24 kali
18 thn <= MK < 19 thn
25 kali
19 thn <= MK < 20 thn
25 kali
20 thn <= MK < 21 thn
25 kali
21 thn <= MK < 22 thn
26 kali
22 thn <= MK < 23 thn
26 kali
23 thn <= MK < 24 thn
26 kali
MK => 24 thn
28 kali
Selain uang pesangon dan penghargaan, Anda masih berhak untuk uang cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat di mana Anda direkrut, penggantian perumahan dan kesehatan, dan hak-hak lain seperti diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 156, ayat 4 menyebutkan, " Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ingat ! Pesangon & Penghargaan Dipotong Pajak

Misalkan pada usia pensiun masa kerja Anda 10 tahun, gaji pokok adalah Rp 5.000.000 dan Anda sudah mengambil seluruh cuti Anda, tidak ada penggantian hak yang patut diperhitungkan dan tidak ikut program pensiun. Sesuai dengan UU NO. 13 tahun 2003, Pasal 167 ayat 5, maka perhitungan uang pesangon dan penghargaan Anda adalah sebagai berikut:
No. Perhitungan Hasil
1 Pesangon ( 9 x 2 ) 18 bulan upah
2 Penghargaan 4 bulan upah
3 Pesangon & Penghargaan Rp110.000.000
4 Pajak u/ Rp50 juta pertama (0 %) 0
5 Pajak u/ Rp 50 juta berikutnya(5 %) Rp 2.500.000
6 Pajak u/ Rp 10. juta (15 %) Rp 1.500.000
7 Total Pajak Rp 4.000.000
8 Penghasilan Bersih (3-7) Rp 106.000.000

Konsultasikan perhitungan pajak dengan bagian HRD. Mereka akan memberikan bagaimana menghitung pesangon, penghargaan dan hak lainnya setelah dipotong pajak.

Untuk kasus PHK karena alasan lain seperti mengundurkan diri, kesalahan berat, keinginan perusahaan- hal ini juga telah diatur di UU No. 13 tahun 2003. Sebagai Karyawan swasta anda harus memahami hak-hak konstitusional anda yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama diperusahaan tempat anda bekerja. Kalau anda belum punya UU 13-2003 silahkan download DISINI.

Sumber :
1. UU Nomor 13 Tahun 2003
2. http://www.putra-putri-indonesia.com

Artikel Terkait :
Macam-Macam Penyebab PHK
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
Judul: Menghitung Pesangon PHK & Pensiun sesuai UU 13-2003
Ditulis oleh Ngatiyat Prambudi
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda ingin mengutip, baik sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link sumbernya yaitu http://kartonmedia.blogspot.com/2013/04/menghitung-pesangon-phk-sesuai-uu-13.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.

69 comments:

Wahyudi sukoco said...

thank you admin..

Ahli Karton said...

Sama-sama gan, semoga bermanfaat bagi kita "kaum buruh" Indonesia.

hamaksid kurniawan said...

Sy msh agak bingung, kalo misal saya keluar baik2 (kemauan sendiri), pemberitahuannya tidak mendadak (2 bulan sebelumnya). Itu berapa hak yang bisa saya dapatkan? Trims.

Ahli Karton said...

keluar baik-baik artinya mengundurkan diri. Untuk kasus pengunduran diri tidak ada pesangon yang diterima. Alasannya orang mengundurkan diri berarti pindah ketempat lain yang lebih baik atu dibajak perusahaan lain. Biasanya sebagai bentuk penghargaan diberi uang jasa sebesar 3 kali upah sebulan.

Ling Xie said...

kalo PHK karena pelanggaran perjanjian kontrak kerja dengan jabatan sales marketing, apakah masih mendapatkan Insentive setiap bulan walau sdh tidak bekerja di perusahaan tsb ? krn sistem perusahaan pertengah bulan akan mengeluarkan insetive sales.thx

Ahli Karton said...

Sesuai pasal 157 ayat 1 - Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 bahwa komponen upah yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas :
a. Upah Pokok
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap.

Insentive tidak termasuk gaji pokok, tetapi suatu pendapatan yang berkaitan dengan perolehan hasil atau pencapaian target. Jadi ketika anda dalam proses PHK otomatis insentiv anda tidak akan diberikan.
Terima kasih, semoga bisa memberikan pencerahan.

J said...

Pak,
Bagaimana kalau gaji yang diterima dihitung dalam bentuk komisi. Misalnya sekian persen dari penjualan itulah yang dihitung dalam gaji. Apakah juga termasuk sebagai upah pokok dalam perhitungan pesangon, walaupun berbeda-beda jumlahnya dalam setiap bulan?

Ahli Karton said...

Sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) Undang-undang No. 13 th. 2003 yang dijadikan dasar perhitungan pesangon adalah gaji pokok dan semua tunjangan yang bersifat tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang besarnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran atau persyaratan tertentu. Karena komisi anda dihitung berdasarkan omset maka tidak bisa dikatakan tunjangan tetap. Inilah trik pengusaha dalam membuat sistem penggajian sehingga jika terjadi PHK mereka tidak mengeluarkan dana besar untuk memberikan pesangon.

Yayat Sudrajat said...

Pak,
apakah Saldo JHT jamsostek..masuk dalam daftar komponen pesangon??
Contohnya seperti ini,Misalkan saya di PHK,lalu total uang pesangon saya ada 15 juta,tapi karena saldo JHT jamsostek saya ada 10 juta,maka perusahaan hanya memberi saya 5 juta.Apakah sperti itu??Mohon penjelasannya pak..Terima Kasih

Ahli Karton said...

Saldo JHT Jamsostek itu tidak termasuk pesangon dari perusahaan. Itu adalah hak anda secara mutlak sebagai peserta jamsostek. Jadi pesangon yang diterima tetap 15 juta dan anda bisa mencairkan jaminan hari tua (jamsostek) anda sesuai ketentuan dari Jamsostek.

arie said...

kontrak 1 th
karyawan tetap 2 th 10 bulan.
gimana rumus PHK nya Pak ?

Ahli Karton said...

Pesangon dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan = 2x upah perbulan (dihitung sejak status karyawan tetap).
Uang penghargaan masa kerja kurang dari 3 tahun adalah nol.
Jika anda di PHK karena effisiensi pesangonnya 2 x 2 x gaji upah per bulan atau 4 kali pendapatan perbulan.
Jika PHK karena Pailit = 2 x upah perbulan.
Jika karena melakukan kesalahan berat = tidak dapat pesangon.

Eka Sanita said...

pak,,ada perbedaan perhitungan antara pensiun atas kemauan sendiri dan dipensiun kan perusahaan gak?

Ahli Karton said...

Dipensiunkan oleh perusahaan adalah jika pekerja sudah memasuki usia 55 tahun dan mendapatan pesangon sesuai ketentuan Undang-undang. Sedangkan pensiun atas kemauan sendiri ada 2 macam yaitu pensiun dini dan pengunduran diri. Pensiun dini ada aturan batasan usia minimal dan masa kerja. Jika anda mengajukan pensiun dini dan sudah memenuhi syarat sebagai pensiun dini maka pesangonnya sama dengan pensiun atas kemauan perusahaan, tetapi jika anda mengajukan pensiun tetapi belum memenuhi syarat sebagai pensiun dini maka termasuk mengundurkan diri. Dan susuai UU nomor 13-2003 pengunduran diri tidak mendapatkan pesangon, hanya mendapatkan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja perusahaan.

Agustina Datubua said...

Peraturan PHK yang berlaku sekarang adalah 2N+1 ???
Tks atas jawabannya.

Octa said...

kalau kita punya dplk, apakah uang pensiunan tersebut dikurangi dplk ?

Ahli Karton said...

Saya kurang jelas apa maksud dplk, apakah bisa anda jelaskan?
Terima kasih

Mai Attri said...

Malam Pak,Kalau saya du suruh menggundurkan diri dengan alasan saya telah melakukan kesalahan berat apakah saya menerima pesangon,masa kerja saya 5 Tahun 10 Bulan,Terima kasih.

Diah Lurita said...

slamat malam Pak, suami sdh msk masa pensiun tp perusahaan mengulur sd 2 tahun dgn alasan msh membutuhkan tenaganya. Setelah resmi mengajukan hak pensiun dan kami desak dengan alasan utk modal usaha, tiba2 perusahaan hanya mampu memberi senilai 10x gaji pokok dengan alasan saat ini perusahaan sedang collaps. Kami merasa tertipu kenapa tidak langsung memberi hak pensiun kepada kami 2 thn yl, sebelum perusahaan collaps. Bagaimana solusi nya Pak. Terima kasih.

Ahli Karton said...

Selamat pagi Sudara Mai Attri, Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam UU 13 tahun 2003 harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Jika anda merasa tidak bersalah anda bisa menolak dan melaporkan ke bagian perselisihan hubungan industrial di dinas ketenaga kerjaan kabupaten tempat perusahaan anda berada. Jika memang tidak terbukti bersalah dan anda di PHK maka perhitungan pesangon sesuai ketentuan pengurangan tenaga kerja atau effisiensi yaitu 2x tabel pesangon dan 1 x tabel penghargaan masa kerja.

Demikian semoga bisa membantu.

Ahli Karton said...

Selamat pagi Ibu Diah Lurita,
Seharusnya ketika pekerja memasuki masa pensiun dan perusahaan membutuhkan tenaganya untuk dipekerjakan di perusahaan maka ketika jatuh tanggal pensiun semua hak-hak pensiun harus diberikan pada saat itu. Baru kemudian dibuat perjanjian kerja baru menyangkut pengabdian usia lanjut tentu saja penambahan kerjasama ini tidak mengurangi hak-hak pensiun suami saudari.
Solusinya adalah dengan membicarakan dengan bagian HRD mengenai hak pensiun agar bisa diberikan sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku. Jika dengan hal ini tidak bisa memperoleh penyelesaian yang sesuai maka anda bisa melaporkan ke bagian penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota tempat perusahaan tersebut berada.

Semoga bisa segera diselesaikan dengan baik.

Administrator

Diah Lurita said...

Selamat malam Pak,

Iya betul yang bapak bilang. Dalam surat pengajuan hak pensiun pun sudah saya jelaskan demikian. Perusahaan tempat suami bekerja adalah anak cabang dari perusahaan yang pusat nya di Jakarta. Jadi walaupun sudah melalui surat dan telepon ke HRD bahkan ke Direksi, tetap saja molor sampai hampir 2 tahun dan kami baru saja mendapat kepastian bahwa perusahaan hanya mampu memberi pesangon Rp 15 juta saja. Hari ini kami sudah melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja Pak. Tetapi sebagai langkah awal kami akan berunding bipartit dulu atau intern antara karyawan dengan perusahaan. Apakah pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja mempunyai power bisa memaksa perusahaan untuk membayarkan kewajibannya ? ada sangsi misalnya. Bagaimana jika tidak Pak ? Bisakah lewat jalur hukum ? gugatan perdata ?

Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan jawaban dari Bapak.

Ahli Karton said...

Untuk penyelesaian Perselisihan masalah Perburuhan anda Pengadilan yang namanya PPHI. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan silahkan download dan pelajari UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Semoga berhasil.

Diah Lurita said...

baik Pak. saya akan pelajari itu.
Terima kasih .

Bayu Winarko said...

Ijin Copas ke Blog saya ya,, plus link sumber nya

Putu Susila said...

Selamat malam Pak, saya mau tanya, apakah peraturan ini berlaku untuk perusahaan kecil juga? Usaha saya adalah warung makan, dengan jumlah staf sebanyak 18 orang.
Gaji yang paling rendah adalah 1,4juta (diatas umk bali saat ini), plus uang bonus dan jamsostek dan uang THR yg di berikan ke tabungan setiap bulannya. Apakah saya juga harus mengikuti aturan ini, atau saya boleh buat aturan sendiri? Karena usaha saya hanya UD, yang beromzet dan modal kecil.
Rencana saya, utk phk karena efisiensi maupun pailit, maksimum yang bisa dibayarkan adalah 3 bulan gaji utk masa kerja 5 tahun keatas, 3 s/d 5 tahun = 2 bulan gaji, dan 1 s/d 2 tahun 1 bulan gaji.

Ahli Karton said...

Menurut ketentuan pasal 1 UU 13 tahun 2003, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini tidak ada batasan apakah perusahaan kecil atau besar, semuanya harus mengikuti ketentuan UU tsb. Mengenai rencana Bapak mengurangi karyawan mengurangi karyawan bisa disiasati dengan cara pengunduran diri. Jadi karyawan diminta membuat surat pengunduran diri atas kemauan sendiri. Dengan demikian pesangonnya adalah uang pisah yang ditentukan oleh perusahaan. Biasanya besarnya uang pisah adalah 1x bulan gaji. Ada juga yang memberi uang pisah sampai 3X bulan gaji.

Muhammad Anang said...

....Bagi yang sakit berkepanjangan apakah ada peraturan yg membolehkan pengajuan pensiun dengan mendapat haknya sesuai dgn peraturan pensiun normal ? terima kasih.

Ahli Karton said...

Menurut ketentuan pasal 153 ayat 1 UU Np. 13 2003, Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
Jadi pekerja yang sakit berkepanjangan otomatis akan di PHK jika sudah mencapai 12 bulan berturut-turut dan besarnya pesangon sama dengan pensiun yaitu 2 X tabel pesangon + 1 x tabel penghargaan masa kerja.
Sebelum mencapai 1 tahun secara hukum pekerja masih berstatus sebagai karyawan dengan gaji sbb :
- 3 bulan pertama gaji 100%
- 3 bulan kedua gaji 75%
- 3 bulan ketiga gaji 50%
- 3 bulan keempat gaji 25%
Setelah itu masih tidak bisa kerja maka otomatis akan di PHK.

Anka Gama said...

Selamat pagi Pak.....Saya mau tanya. Karyawan toko sudah bekerja selama 10 tahun, dan tidak memiliki surat perjanjian kerja sampai perusahaannya sudah berbadan hukum PT. Kontribusi karyawan selama ini tidak begitu menonjol malah sering kali tidak masuk kerja hingga 6 hari setiap bulannya. Sudah sering di angkat menjadi kepala bagian tapi gagal dan sekarang hanya menjadi staff biasa itupun karena pimpinan memberikan toleransi berlebih karena kasihan dgn karyawan yang sudah lama bekerja ini. Jika perusahaan ingin memPHK karyawan yang tidak efektif ini bagaimana perhitungan pesangonnya.

Yudhi Irianto said...

Dear Pak Ahli Karton,
bertanya lebih lanjut, untuk penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi
syarat; kenapa tidak termasuk dalam hitungan? jika mengacu pasal 167 ayat 1 tetap berhak atas pasal 156 ayat 4? mohon penjelasan lebih lanjut.
terimakasih

Ahli Karton said...

Dear Pak Anka Gama, perhitungan pesangon tentu harus mengacu pada undang-udang atau peraturan yang berlaku. Mengenai kasus yang Bapak alamami tentu bagian personalia bisa menyelesaikannya. Banyak cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja selain melalui jalur hukum. Kepala personalia tentu mempunya berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan win-win solution dan tidak memberatkan pihak pemberi kerja.

Terima kasih.

Ahli Karton said...

Dear Pak Yudhi Irianto,
Secara garis besar ada 3 komponen pesangon yaitu :
1. Uang Pesangon
2. Uang Penghargaan masa kerja, dan
3. Uang penggantian hak.

Sesuai ketentuan pasal 167 ayat 1 maka : apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.

Catatan : Program pensiun yang dimaksud dalam pasal 167 itu bukan Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek lho ! Kalau hanya ikut Jamsostek maka pekerja masih harus menerima ketiga komponen diatas yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dalam ketentuan selanjutnya dalam pasal 167 ayat 2 dikatakan bahwa jika besarnya hasil yang diterima dari program pensiun seperti tersebut diatas kalau dihitung masih ternyata lebih kecil dari perhitungan pesangon sesuai ketentuan pasal 156 maka kekurangannya harus dibayar oleh pengusaha.

Demikian semoga bisa membantu

Yudhi Irianto said...

Dear Pak Ahli Karton,

Terimakasih atas feedbacknya, hanya saja saya masih janggal dalam artian abu-abu antara pasal 167 ayat 1 dan ayat 2-nya.

Pertama : saya sepakat JHT tidak sama dengan pensiun, dalam arti manfaat pensiun tidak menghilangkan hak atas JHT (ayat 6).
Kedua :
Ayat 1: tidak berhak atas UP dan UPMK (disingkat saja ya Pak), tetapi tetap berhak atas UPH pasal 156 ayat 4
Ayat 2: Jika manfaat pasti pensiun yang diterima lebih kecil dari perhitungan 2x UP, 1x UPMK dan UPH maka selisihnya dibayarkan oleh PT ( disini saya sepakat ) pekerja hanya mendapatkan manfaat pasti pensiun dan selisih kekurangan yang dibayarkan oleh PT.

Nah kata TETAPI TETAP BERHAK di ayat 1 ini yang menjadi ganjalan saya, disini menurut saya pekerja tetap berhak atas UPH dan manfaat pensiun walau nilai pensiun = atau > dari ketentuan ayat 5, apakah karena ada penjelasan di ayat 2 otomatis menggugurkan UPH?

Mohon penjelasan lebih lanjut,

dan numpang bertanya kembali terkait UPH karena ada 2 versi yang saya terima :
1. UPH dihitung secara sendiri-sendiri = jika ada cuti, biaya transport, uang penggantin perawatan, perumahan serta pengobatan dihitung 15% dari UP dan/atau UPMK, dll berdasarkan PK/PP/PKB.
2. Dihitung secara keseluruhan (cuti+transport+perawatan+pengobatan+ dll) baru dikalikan 15%

Perhitungan manakah yang sesuai dengan regulasi UUK 13 th 2003

terimakasih atas penjelasannya kembali.

regards,

Yudhi

Ahli Karton said...

Terima kasih Pak Yudhi, pertama mari kita samakan persepsi kita bahwa diskusi kita ini dalam konteks mencoba memahami maksud UU 13 2003, soalnya undang-undangnya kan sudah jadi hehehe....

Jadi menurut pemahaman saya begini, jika kita tidak diikutkan dalam program pensiun maka kita berhak atas ke-3 komponen pesangon yaitu UP+UPMK+UPH. Dan jika perusahaan sudah mengikikutkan karyawannya dalam program pensiun maka otomatis UP + UPMK nya nggak dapat cuman dapat UPH. Dari sini pengertiannya bahwa program pensiun itu dimaksudkan untuk menggantikan UP+UPMK saja tidak termasuk UPH. Kenapa demikian karena didalam UPH itu ada beberapa komponen yang kondisinya pada saat terjadinya PHK / pensiun itu hak-hak antara 1 orang dengan orang yang lain tidak sama, misalnya ada yang cutinya sudah habis bahkan minus, ada perusahaan yang tiap bulan memberi tunjangan perumahan dll. Oleh karena itu undang-undang memisahkan UPH diluar UP dan UPMK.

Mengenai jumlah UPH 15% biasanya diambilkan dari nilai (UP+UMPK) x 15%.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Yudhi Irianto said...

Terimakasih Pak Ahli Karton,

Maaf jika panjang sekali pertanyaan saya, karena saat saya baca contoh di blog Bapak, menurut saya tidak tuntas, karena perhitungan UPH 15% dari (UP+UPMK) tidak disertakan.

Regards,
Yudhi

nchex thea said...

pak di perusahaan tempat saya bekerja menawarkan akan ada phk an, saya telah bekerja selama 12 tahun,, kira" dapat berapa.. ? alnya pihak management hanya menawarkan saya 9 x upah... bagai mana tuch

Dede Yuningsih said...

Selamat sore,
Mohon informasi dari kakus berikut,

Suami saya bekerja di sebuah bank swasta selama 15tahun, lalu muncul aturan BI tentang pengalihdayaan.
Pertanyaan saya, bolehkah suami saya dialihdayakan dr karyawan tetap menjadi outsorsing.? Lalu bagaimana perhitungan pesangonnya?

Terimakasih...

Ahli Karton said...

Perusahaan menawarkan PHK berarti mengurangi karyawan (effisiensi). Kalau terjadi PHK karena effisiensi maka pesangonnya adalah 2XUP + 1XUPMK. Untuk masa kerja 12 th, maka pesangon = 2 X 9 ditambah UPMK 1 X 5 jadi total 23 kali upah perbulan.

Ahli Karton said...

Pada dasarnya karyawab tetap tidak bisa dialihdayakan. Jika perusahaan melakukannya berarti suami anda harus di PHK terlebih dahulu dengan alasan effisiensi (itu pun kalau memenuhi persyaratan effisiensi). Setelah itu baru suami anda direkrut lagi dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau outsourcing. Pesangon yang berhak diterima untuk masa kerja 15 tahun adalah 2 X 9 ditambah UPMK 1 X 5 jadi total 24 kali upah perbulan. Kemudian ditambah uang penggantian hak sebesar 15% (kalau ada).

Ahli Karton said...

Bagi teman-teman yang ada masalah PHK sebaiknya juga membaca artikel "Macam-macam Penyebab PHK menurut UU 13 Tahun 2003" di blog ini juga.

Dede Yuningsih said...

Bagaimana kalo menolak efisiensi tersebut? karena kondisi perusahaan dalam keadaan sehat.

Ahli Karton said...

Jika suami Anda menolak dan perusahaan memaksa maka harus diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Tetapi kalau memilih jalan ini harus siap lahir bathin karena prosesnya mungkin panjang dan melelahkan. Dan walaupun menang di pengadilan tetapi kalau perusahaan tetap tidak mau pakai biasanya posisi buruh tetap tidak bisa berbuat apa-apa.Bisa saja buruh menang di pengadilan tetapi tetap saja di perusahaan, merekalah yang berkuasa. Ya begitulah nasib bekerja ikut orang. Lain soal kalau perusahaan Negara atau BUMN mungkin kita masih bisa bertahan. Demikian semoga Anda mendapatkan penyelesaian terbaik.

Wardhotul Jannah said...

Selamat Siang Pak,..

Ada pertanyaan dari saya. Bapak saya bekerja di sebuah hotel di samarinda sudah sejak tahun 1980 dan dipensiunkan umur 50 tahun pada tahun 2010. Durasi kerja 30 Tahun 10 Bulan. Dengan total pesangon hanya 40 Juta sudah termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah perhitungan uang pesangon yang benar untuk bapak saya, karena kenyataannya bapak saya sudah bekerja selama 30 tahun. Jika ternyata perusahaan tempat dia bekerja tersebut telah melakukan kesalahan dalam perhitungan uang pesangon bagaimana caranya bapak saya untuk mendapatkan hak - haknya yang belum dibayarkan tersebut? Karena bapak saya telah di pensiunkan sejak tahun 2010 sekarang sudah tahun 2014. Terimakasih sebelumnya atas jawabannya.

Ahli Karton said...

Selamat Sore Sdri. Wardhotul Jannah,
Sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun.
Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Lebih jelasnya pesangon yang seharusnya diterima adalah ( 2 X UP) + (1 X UPMK) + UPH = ( 2 X 9 ) + (1X 10) + 15% = 28 kali upah perbulan ditambah UPH (uang penggantian hak) sebesar 15% dari 28 x gaji tsb.
Kalau PHK terjadi tahun 2010 dan menurut perhitungan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan diatas sebenarnya bisa digugat melalui pengadilan hubungan industrial. Tetapi dengan syarat Bapak Anda tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun yang bisa menggugurkan gugatan. Biasanya ketika pekerja sudah menyetujui pesangon ada beberapa form surat pernyataan yang ditandatangani oleh pekerja yang salah satunya adalah tidak akan menggugat kelak dikemudian hari. Jika ini yang terjadi maka hal itu tidak bisa dipersoalkan lagi. Demikian jawaban saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda. Dan semoga Anda sekeluarga diberi rejeki yang lebih besar dari Allah SWT. Amiinnn.

NOVI ANTY said...

Salam sejahtera pak

slm kenal sy novi, sy bekerja di salah satu perusahaan perhotelan yang memiliki karyawan sampai 60 orang. saya punya teman yang di pecat setelah mendapatkan SP (Surat Peringatan) dari perusahaan sebanyak 2 kali karna tidak adanya konfirmasi mengenai libur yang di ambil, padahal masih punya cuti 12 hr hari. pertanyaan sy apakah teman saya yg sudah bekerja hampir 2 th tidak mendapat kan pesangon to uang penggantian hak seperti yang da di dalam tabel di atas,,, mohon informasinya. Terimakasih

Ngatiyat Prambudi said...

Syarat terjadinya PHK telah diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Silahkan baca posting saya mengenai Macam-macam Penyebab PHK menurut UU 13 Th.2003.
Pertanyaannya adalah apakah teman saudari statusnya sudah karyawan tetap atau masih kontrak? Jika statusnya karyawan tetap dengan masa kerja 2 tahun maka jika perusahaan memecat teman anda dengan alasan melanggar disiplin yang telah diatur dalam perjanjian kerja, maka harus tetap mendapat pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang. Kalau teman anda tidak menerima pemecatan tsb. bisa mengadukan ke dinas tenaga kerja Kabupaten/Kota tempat perusahaan berada untuk diselesaikan secara tripartit melalui pengadilan hubungan industrial. Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

yudik handika said...

salam kenal admin
saya sudah bekerja 7 tahun di perusahaan ini, dan dilakukan efisiensi jumlah tenaga, dan saya diberi tahu hanya akan mendapat 2 x gaji saya. saya ditunjukkan tabel jumlah tahun kerja:
masa kerja 6-9 tahun : 2 bulan upah
masa kerja 9-12 tahun : 3 bulan upah
masa kerja 12-15 tahun : 5 bulan upah
apakah ada peraturan seperti itu dibuat sendiri? jika dibandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 bedanya jauh sekali,
Selama ini saya hanya menerima gaji pokok saja + tunjangan jamsostek, saya tidak menghitung cuti dan hari libur.
mohon pencerahannya pak, terima kasih.

Ngatiyat Prambudi said...

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 13 Th. 2003 jadi tidak boleh perusahaan membuat aturan sendiri seperti yang Anda tunjukkan. Memang di perusahaan ada peraturan yang namanya PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa pengaturan di PKB tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam pasal 124 ayat (2) UU 13 2003 disebutkan "Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kalau lebih baik boleh. Anda berhak menolak tabel pesangon yang disodorkan dan minta pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia Anda bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota untuk diselesaikan secara tripartit melalui PPHI yaitu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selamat berjuang.

yudik handika said...

terima kasih atas pencerahannya pak, nanti saya coba tanyakan dengan dinas tenaga kerja di kota saya.

Fathir Al-farisi Nur said...

Met Malam,
Ada yang ingin saya sampaikan ke bapak, jika masa kerja 12 tahun apa yang di dapat dari perusahaan tempat saya bekerja. Dimana kesalahan yang dibuat tidak terlalu besar yaitu hanya masalah Mark-Up pengobatan pribadi, dan di telusuri oleh bagian HRD ternyata tidak sesuai dengan kwitansi tertulis. Dan saat itu juga karyawan tersebut harus membuat surat pernyataan dalam keadaan terpaksa dan di nyatakan harus mengundurkan diri hari itu juga karena dianggap tidak Integrity, apakah berhak seperti itu perusahaan membuat peraturan dan undang2nya. Untuk masalah gaji akan di bayar secara proporsional masa kerjanya+Cuti yang dimiliki tetapi tidak mendapat uang pesangon dan tunjangan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan bagimana cara perhitungannya sesuai undang2 dari depnaker yang berlaku, mohon pak pencerahannya, tks.

Ngatiyat Prambudi said...

Assalamu 'alaikum saudaraku Fathir,
Kasus yang dialami teman Anda sama dengan kasus pencurian yang terjadi di perusahaan. Berapapun nilainya kalau dilakukan bisa berakibat fatal. Sama dengan kasus seorang karyawan tertangkap basah oleh Satpam membawa pulang satu biji isolasi. Walaupun nilai sebuah isolasi hanya sekitar 5.000 rupiah tetapi pencurian termasuk kesalahan berat.

Dalam UU 13 Tahun 2003 Pasal 158 Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh atau pekerja dengan alasan melakukan kesalahan berat sbb :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan; dst... silahkan baca di UU-13 2003.

Sesuai ketentuan ayat 3 pasal yang sama sbb :
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian
hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

Jadi pekerja yang di PHK kerena melakukan kesalahan berat memang tidak mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja tetapi hanya memperoleh uang penggantian hak.

Demikian penjelasan saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi saudara.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.

Admin,

Bayu Winarko said...

Salam, mw tanya nih., posisi saya sekrang sudah kerja 2 th, 3bulan [Karywan tetap], desas-desus Perusahaan saya sekarang lagi, pailit nh.
kira2 itu hitungannya gmna y ?? apakah penghargaan itu kira2 saya dapat juga atw tidak ??? kata rekan2 kerja saya perhitungan nya : 2N+1, (N = Masa kerja)

Ngatiyat Prambudi said...

PHK karena pailit pesangonnya = 1x tabel pesangon ditambah 1x penghargaan masa kerja. Sesuai tabel diatas berarti Anda mendapat pesangon 1 x 3 bulan gaji dan belum mendapat uang penghargaan masa kerja. Karena UPMK itu untuk pekerja yang masa kerjanya minimal 3 tahun.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Salam,
Admin

Agung Dewanto said...

Selamat Malam,

Mohon pencerahannya...
Saya bekerja diperusahaan yang bergerak di bidang Jasa Telekomunikasi.
Saya mengundurkan diri secara baik baik.
Gaji yang saya terima Rp. 10.540.000,-
Masa kerja saya adalah 8 tahun dan 5 bulan.

Hak hak apa saja yang harusnya saya terima karena akibat saya mengundurkan diri tersebut ?

Terimakasih atas perhatiannya.

BR,

Agung Dewanto.

Ngatiyat Prambudi said...

Selamat Pagi,
Mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, hanya berhak mendapatkan uang pisah atau uang penggantiah hak sebagaimana diatur dalam pasal 162 UU 13 2003.
Pasal 162
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Mungkin Anda merasa heran lho keluar baik-baik kok malah tidak mendapatkan pesangon? Yup, memang begitulah peraturannya. Argumentasi pada saat pembuatan UU tersebut cukup jelas yaitu bahwa orang yang mengundurkan diri biasanya pidah ketempat lain yang lebih baik atau dibajak oleh perusahaan lain. Jadi perusahaan yang ditinggalkan merasa kehilangan orang terbaiknya sehingga tidak perlu memberikan uang pesangon.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin,

Fathir Al-farisi Nur said...

Assalamu 'alaikum saudaraku Fathir,
Kasus yang dialami teman Anda sama dengan kasus pencurian yang terjadi di perusahaan. Berapapun nilainya kalau dilakukan bisa berakibat fatal. Sama dengan kasus seorang karyawan tertangkap basah oleh Satpam membawa pulang satu biji isolasi. Walaupun nilai sebuah isolasi hanya sekitar 5.000 rupiah tetapi pencurian termasuk kesalahan berat.

Dalam UU 13 Tahun 2003 Pasal 158 Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh atau pekerja dengan alasan melakukan kesalahan berat sbb :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan; dst... silahkan baca di UU-13 2003.

Sesuai ketentuan ayat 3 pasal yang sama sbb :
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian
hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

Jadi pekerja yang di PHK kerena melakukan kesalahan berat memang tidak mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja tetapi hanya memperoleh uang penggantian hak.

Demikian penjelasan saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi saudara.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.



Terima Kasih Atas jawaban di atas,

Yang ingin saya tanyakan pengganti hak apakah yang saya dapatkan jika melakukan kesalahan besar,

Terima kasih.

Fathir

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Fathir, yang dimaksud uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

mahyaramdhani said...

Salam, Mau tanya nich pak, saya karyawan kontrak sudah 8 tahun kerja, apakah dapat pesangon, apabila perusahaan tutup, terimakasih

Dian Puspita said...

Salam, Mau tanya nich pak, saya karyawan kontrak sudah 8 tahun kerja, apakah dapat pesangon, apabila terjadi pergantian managemen, terimakasih -

Ngatiyat Prambudi said...

Saudari Dian Puspita, menurut undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003, karyawan kontrak termasuk karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jadi semua hal yang menyangkut hak dan kewajiban sudah diatur dalam perjanjian kontrak tersebut. Ketika habis masa kontrak maka demi humum putus sudah ikatan / hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi tidak ada kewajiban pengusaha memberikan pesangon. Pesangon hanya diberikan pada kasus pemutusan hubungan kerja untuk pekerja dengan kategori PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) alias karyawan tetap.
Demikian penjelasan saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda.

Salam,
Admin

zaindin morowali said...

pagi Pak,Kalau saya sama dengan Mai Attri yg diatas,, sy jg disuruh menggundurkan diri dengan alasan saya telah melakukan kesalahan berat apakah saya menerima pesangon,masa kerja saya 5 Tahun 1 Bulan, sy disuruh keluar mulai bulan 7 tahun 2013,, apakah sy masih bisa melapor ke disnaker di bulan april 2014 ini...

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Zaindin, apa yang saudara alami banyak terjadi dalam dunia perburuhan di Indonesia. Pekerja disuruh mengundurkan diri telah melakukan kesalahan berat. Dalam hal pekerja yakin bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh perusahaan maka seharusnya tidak menuruti permintaan tersebut. Pekerja bisa membawa masalahnya ke Disnaker untuk diselesaikan secara tripartit. Pengadilanlah yang memutuskan apakah pekerja memang terbukti bersalah atau tidak. Tetapi karena kasus yang saudara alami terjadi pada tahun 7 bulan yang lalu dan anda sudah menerimanya maka tidak bisa diproses lagi.

Terima kasih atas kunjungannya ke blog ini.

Faqieh Imam said...

assalamualaikum wr wb.. ayah mertua saya pensiun pada umur 56thn. ikut JHT yayasan KWI yg dipotong dari 7%gaji setiap bulan selama 35 thn. ketika ayah saya pensiun beliau hanya dpt UP 6 x GP dan uang jasa 2 x GP dan uang pensiun yg diterima setiap bln. pertanyaan saya sdh benarkah perhitungan hak yg diterima. mohon bantuan bapak. terimakasih. wassalam

Faqieh Imam said...

assalamualaikum wr wb.. ayah mertua saya pensiun pada umur 56thn. ikut JHT yayasan KWI yg dipotong dari 7%gaji setiap bulan selama 35 thn. ketika ayah saya pensiun beliau hanya dpt UP 6 x GP dan uang jasa 2 x GP dan uang pensiun yg diterima setiap bln. pertanyaan saya sdh benarkah perhitungan hak yg diterima. mohon bantuan bapak. terimakasih. wassalam

Faqieh Imam said...

assalamualaikum wr wb.. ayah mertua saya pensiun pada umur 56thn. ikut JHT yayasan KWI yg dipotong dari 7%gaji setiap bulan selama 35 thn. ketika ayah saya pensiun beliau hanya dpt UP 6 x GP dan uang jasa 2 x GP dan uang pensiun yg diterima setiap bln. pertanyaan saya sdh benarkah perhitungan hak yg diterima. mohon bantuan bapak. terimakasih. wassalam

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Faqieh,
Dalam pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan sbb :
ayat (1)
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

ayat (2)
Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

ayat (3)
Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Saya tidak bisa mengatakan pesangonnya sudah benar atau belum karena tidak tahu berapa besarnya iuran program pensiun yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan selama mengikuti program pensiun tsb.

Silahkan dibaca pasal 167 ayat 2 diatas.

Terima kasih

marshela sobry said...

Pagipak,saya masuk pensiun th2014 ini,tapi ada. Ke janggala dlm perhitungannya yaitu. Memakai standar gaji yglama 2013,Perlu diketahui bahwa gaji baru belum kami terima biasanya di rapel 3 sd4 bln kemudian bonus 2013 tdk keluar,thr 2014 tdkeluar,mohon. Penjelasan terima kasih

Ngatiyat Prambudi said...

Gaji yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon dan penghargaan masa kerja adalah gaji yang berlaku pada saat terjadinya PHK/Pensiun. Kalau saat ini gaji anda belum naik dan baru naik bulan depan sementara proses perhitungan pensiun anda sudah berjalan maka otomatis pakai perhitungan gaji lama. Mengenai bonus yang belum cair silahkan di cross cek dengan teman-teman anda apakah memang semua karyawan belum menerima bonus tsb. ataukah hanya anda saja. Jangan takut jika anda merasa dirugikan dalam proses ini anda bisa konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota tempat perusahaan berada.

Selamat berjuang semoga berhasil.

Post a Comment

Belajar SEO dan Blog support Online Shop Aksesoris Wanita - Original design by Bamz | Copyright of Karton Media.