Menghitung Pesangon PHK & Pensiun sesuai UU 13-2003

Posted by Master Karton Wednesday, April 17, 2013 155 comments

Mungkin saat ini anda tidak membayangkan akan di PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan anda, tetapi bagaimana jika tiba-tiba perusahaan tempat anda bekerja mengalami masalah dan harus melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawannya?

Nah berapakah uang pesangon dan uang penghargaan seandainya Anda di PHK ?

Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."
Ingat Perhitungan dibawah ini adalah berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003. Jika formula perhitungan pesangon dan penghargaan yang diatur pada Peraturan Perusahaan atau perjanjian Kerja Bersama (PKB) lebih baik dari pada yang diatur dalam UU No. 13/2003, maka yang digunakan adalah formula yang dipakai pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Anda.

Pasal 157 ayat 1 menyebutkan bahwa komponen upah yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas :
a. Upah Pokok
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap. 

Tabel 1.  Uang Pesangon  ( UP )

Pasal 156, ayat 2 menyebutkan, "Perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

Masa Kerja (MK) - Tahun

Uang Pesangon (Bulan Upah)
MK < 1 thn
1 kali
1 thn <= MK < 2 thn
2 kali
2 thn <= MK < 3 thn
3 kali
3 thn <= MK < 4 thn
4 kali
4 thn <= MK < 5 thn
5 kali
5 thn <= MK < 6 thn
6 kali
6 thn <= MK < 7 thn
7 kali
7 thn <= MK < 8 thn
8 kali
MK => 8 thn
9 kali

Tabel 2. Uang Penghargaan Masa Kerja ( UPMK )

Pasal 156, ayat 3 menyebutkan, "Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
Masa Kerja (MK) - Tahun
Penghargaan (Bulan Upah)
3 thn <= MK < 6 thn
2 kali
6 thn <= MK < 9 thn
3 kali
9 thn <= MK < 12 thn
4 kali
12 thn <= MK < 15 thn
5 kali
15 thn <= MK < 18 thn
6 kali
18 thn <= MK < 21 thn
7 kali
21 thn <= MK < 24 thn
8 kali
MK => 24 thn
10 kali

Jika digabung  

Tabel 3. ( UP dan UPMK) akan tampak sbb :

Masa Kerja
PESANGON
MASA KERJA
PENGHARGAAN
MK< 1 thn
1X
3 thn <= MK < 6 thn
2X
1 thn <=MK < 2 thn
2X
6 thn <= MK <9 thn
3X
2 thn <=MK < 3 thn
3X
9 thn <= MK < 12 thn
4X
3 thn <=MK < 4 thn
4X
12 thn <= MK < 15 thn
5X
4 thn <=MK < 5 thn
5X
15 thn <= MK < 18 thn
6X
5 thn <=MK < 6 thn
6X
18 thn <= MK < 21 thn
7X
6 thn <=MK < 7 thn
7X
21 thn <= MK < 24 thn
8X
7 thn <=MK < 8 thn
8X
MK => 24 thn
10X
MK > 8 thn
9X


Hati-hati dengan tabel di atas. 

Itu adalah tabel secara umum.
Untuk kasus PHK yang
lebih rinci, berikut
adalah besar uang pesangon
dan/atau penghargaan yang akan diterima.

Tabel 4. Pesangon dan Penghargaan untuk Berbagai Jenis PHK

Jenis PHK
Pesangon
Penghargaan
Pengg. Hak
Pisah
Kesalahan Berat

1X
1X
Mel. Tindakan Pidana
1X
1X

Setelah Diberikan SP
1X
1X
1X

Mengundurkan Diri

1X
1X
Perubahan Status & Pekerja Tidak Bersedia
1X
1X
1X

Perubahan Status & Pengusaha Tdk Bersedia
2X
1X
1X

Perusahaan Tutup
1X
1X
1X

Efisiensi
2X
1X
1X

Pailit
1X
1X
1X

Meninggal
2X
1X
1X

Pensiun Normal
2X
1X
1X

Mangkir


1X
1X
Permohonan ke LPPHI
2X
1X
1X

Sakit Berkepanjangan
2X
1X
1X

Tabel 5.  Pesangon & Penghargaan Setelah Digabung

Untuk Jenis PHK : Pensiun Normal, Di-PHK Perusahaan, Meninggal, Sakit Berkepanjangan, Permohonan ke LPPHI

Bila digabung, uang pesangon dan penghargaan yang Anda terima (PHK Pensiun Normal, PHK Inisiatif Perusahaan, PHK Meninggal, PHK sakit Berkepanjangan, PHK Permohona ke LPPHI) adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Masa Kerja (MK) - Tahun
Pesangon + Penghargaan (x Bulan Upah)
MK < 1 thn
2 kali
1 thn <= MK < 2 thn
4 kali
2 thn <= MK < 3 thn
6 kali
3 thn <= MK < 4 thn
10 kali
4 thn <= MK < 5 thn
12 kali
5 thn <= MK < 6 thn
14 kali
6 thn <= MK < 7 thn
17 kali
7 thn <= MK < 8 thn
19 kali
8 thn <= MK < 9 thn
21 kali
9 thn <= MK < 10 thn
22 kali
10 thn <= MK < 11 thn
22 kali
11 thn <= MK < 12 thn
22 kali
12 thn <= MK < 13 thn
23 kali
13 thn <= MK < 14 thn
23 kali
14 thn <= MK < 15 thn
23 kali
15 thn <= MK < 16 thn
24 kali
16 thn <= MK < 17 thn
24 kali
17 thn <= MK < 18 thn
24 kali
18 thn <= MK < 19 thn
25 kali
19 thn <= MK < 20 thn
25 kali
20 thn <= MK < 21 thn
25 kali
21 thn <= MK < 22 thn
26 kali
22 thn <= MK < 23 thn
26 kali
23 thn <= MK < 24 thn
26 kali
MK => 24 thn
28 kali

Selain uang pesangon dan penghargaan, Anda masih berhak untuk uang cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat di mana Anda direkrut, penggantian perumahan dan kesehatan, dan hak-hak lain seperti diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 156, ayat 4 menyebutkan, " Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ingat ! Pesangon & Penghargaan Dipotong Pajak

Misalkan pada usia pensiun masa kerja Anda 10 tahun, gaji pokok adalah Rp 5.000.000 dan Anda sudah mengambil seluruh cuti Anda, tidak ada penggantian hak yang patut diperhitungkan dan tidak ikut program pensiun. Sesuai dengan UU NO. 13 tahun 2003, Pasal 167 ayat 5, maka perhitungan uang pesangon dan penghargaan Anda adalah sebagai berikut:
No. Perhitungan Hasil
1 Pesangon ( 9 x 2 ) 18 bulan upah
2 Penghargaan 4 bulan upah
3 Pesangon & Penghargaan Rp110.000.000
4 Pajak u/ Rp50 juta pertama (0 %) 0
5 Pajak u/ Rp 50 juta berikutnya(5 %) Rp 2.500.000
6 Pajak u/ Rp 10. juta (15 %) Rp 1.500.000
7 Total Pajak Rp 4.000.000
8 Penghasilan Bersih (3-7) Rp 106.000.000

Konsultasikan perhitungan pajak dengan bagian HRD. Mereka akan memberikan bagaimana menghitung pesangon, penghargaan dan hak lainnya setelah dipotong pajak.

Untuk kasus PHK karena alasan lain seperti mengundurkan diri, kesalahan berat, keinginan perusahaan- hal ini juga telah diatur di UU No. 13 tahun 2003. Sebagai Karyawan swasta anda harus memahami hak-hak konstitusional anda yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama diperusahaan tempat anda bekerja. Kalau anda belum punya UU 13-2003 silahkan download DISINI.

Sumber :
1. UU Nomor 13 Tahun 2003
2. http://www.putra-putri-indonesia.com

Artikel Terkait :
Macam-Macam Penyebab PHK
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
Judul: Menghitung Pesangon PHK & Pensiun sesuai UU 13-2003
Ditulis oleh Master Karton
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda ingin mengutip, baik sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link sumbernya yaitu http://kartonmedia.blogspot.com/2013/04/menghitung-pesangon-phk-sesuai-uu-13.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.

155 comments:

Wahyudi sukoco said...

thank you admin..

Ahli Karton said...

Sama-sama gan, semoga bermanfaat bagi kita "kaum buruh" Indonesia.

hamaksid kurniawan said...

Sy msh agak bingung, kalo misal saya keluar baik2 (kemauan sendiri), pemberitahuannya tidak mendadak (2 bulan sebelumnya). Itu berapa hak yang bisa saya dapatkan? Trims.

Ahli Karton said...

keluar baik-baik artinya mengundurkan diri. Untuk kasus pengunduran diri tidak ada pesangon yang diterima. Alasannya orang mengundurkan diri berarti pindah ketempat lain yang lebih baik atu dibajak perusahaan lain. Biasanya sebagai bentuk penghargaan diberi uang jasa sebesar 3 kali upah sebulan.

Ling Xie said...

kalo PHK karena pelanggaran perjanjian kontrak kerja dengan jabatan sales marketing, apakah masih mendapatkan Insentive setiap bulan walau sdh tidak bekerja di perusahaan tsb ? krn sistem perusahaan pertengah bulan akan mengeluarkan insetive sales.thx

Ahli Karton said...

Sesuai pasal 157 ayat 1 - Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 bahwa komponen upah yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas :
a. Upah Pokok
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap.

Insentive tidak termasuk gaji pokok, tetapi suatu pendapatan yang berkaitan dengan perolehan hasil atau pencapaian target. Jadi ketika anda dalam proses PHK otomatis insentiv anda tidak akan diberikan.
Terima kasih, semoga bisa memberikan pencerahan.

J said...

Pak,
Bagaimana kalau gaji yang diterima dihitung dalam bentuk komisi. Misalnya sekian persen dari penjualan itulah yang dihitung dalam gaji. Apakah juga termasuk sebagai upah pokok dalam perhitungan pesangon, walaupun berbeda-beda jumlahnya dalam setiap bulan?

Ahli Karton said...

Sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) Undang-undang No. 13 th. 2003 yang dijadikan dasar perhitungan pesangon adalah gaji pokok dan semua tunjangan yang bersifat tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang besarnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran atau persyaratan tertentu. Karena komisi anda dihitung berdasarkan omset maka tidak bisa dikatakan tunjangan tetap. Inilah trik pengusaha dalam membuat sistem penggajian sehingga jika terjadi PHK mereka tidak mengeluarkan dana besar untuk memberikan pesangon.

Yayat Sudrajat said...

Pak,
apakah Saldo JHT jamsostek..masuk dalam daftar komponen pesangon??
Contohnya seperti ini,Misalkan saya di PHK,lalu total uang pesangon saya ada 15 juta,tapi karena saldo JHT jamsostek saya ada 10 juta,maka perusahaan hanya memberi saya 5 juta.Apakah sperti itu??Mohon penjelasannya pak..Terima Kasih

Ahli Karton said...

Saldo JHT Jamsostek itu tidak termasuk pesangon dari perusahaan. Itu adalah hak anda secara mutlak sebagai peserta jamsostek. Jadi pesangon yang diterima tetap 15 juta dan anda bisa mencairkan jaminan hari tua (jamsostek) anda sesuai ketentuan dari Jamsostek.

arie said...

kontrak 1 th
karyawan tetap 2 th 10 bulan.
gimana rumus PHK nya Pak ?

Ahli Karton said...

Pesangon dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan = 2x upah perbulan (dihitung sejak status karyawan tetap).
Uang penghargaan masa kerja kurang dari 3 tahun adalah nol.
Jika anda di PHK karena effisiensi pesangonnya 2 x 2 x gaji upah per bulan atau 4 kali pendapatan perbulan.
Jika PHK karena Pailit = 2 x upah perbulan.
Jika karena melakukan kesalahan berat = tidak dapat pesangon.

Eka Sanita said...

pak,,ada perbedaan perhitungan antara pensiun atas kemauan sendiri dan dipensiun kan perusahaan gak?

Ahli Karton said...

Dipensiunkan oleh perusahaan adalah jika pekerja sudah memasuki usia 55 tahun dan mendapatan pesangon sesuai ketentuan Undang-undang. Sedangkan pensiun atas kemauan sendiri ada 2 macam yaitu pensiun dini dan pengunduran diri. Pensiun dini ada aturan batasan usia minimal dan masa kerja. Jika anda mengajukan pensiun dini dan sudah memenuhi syarat sebagai pensiun dini maka pesangonnya sama dengan pensiun atas kemauan perusahaan, tetapi jika anda mengajukan pensiun tetapi belum memenuhi syarat sebagai pensiun dini maka termasuk mengundurkan diri. Dan susuai UU nomor 13-2003 pengunduran diri tidak mendapatkan pesangon, hanya mendapatkan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja perusahaan.

Agustina Datubua said...

Peraturan PHK yang berlaku sekarang adalah 2N+1 ???
Tks atas jawabannya.

Octa said...

kalau kita punya dplk, apakah uang pensiunan tersebut dikurangi dplk ?

Ahli Karton said...

Saya kurang jelas apa maksud dplk, apakah bisa anda jelaskan?
Terima kasih

Mai Attri said...

Malam Pak,Kalau saya du suruh menggundurkan diri dengan alasan saya telah melakukan kesalahan berat apakah saya menerima pesangon,masa kerja saya 5 Tahun 10 Bulan,Terima kasih.

Diah Lurita said...

slamat malam Pak, suami sdh msk masa pensiun tp perusahaan mengulur sd 2 tahun dgn alasan msh membutuhkan tenaganya. Setelah resmi mengajukan hak pensiun dan kami desak dengan alasan utk modal usaha, tiba2 perusahaan hanya mampu memberi senilai 10x gaji pokok dengan alasan saat ini perusahaan sedang collaps. Kami merasa tertipu kenapa tidak langsung memberi hak pensiun kepada kami 2 thn yl, sebelum perusahaan collaps. Bagaimana solusi nya Pak. Terima kasih.

Ahli Karton said...

Selamat pagi Sudara Mai Attri, Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam UU 13 tahun 2003 harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Jika anda merasa tidak bersalah anda bisa menolak dan melaporkan ke bagian perselisihan hubungan industrial di dinas ketenaga kerjaan kabupaten tempat perusahaan anda berada. Jika memang tidak terbukti bersalah dan anda di PHK maka perhitungan pesangon sesuai ketentuan pengurangan tenaga kerja atau effisiensi yaitu 2x tabel pesangon dan 1 x tabel penghargaan masa kerja.

Demikian semoga bisa membantu.

Ahli Karton said...

Selamat pagi Ibu Diah Lurita,
Seharusnya ketika pekerja memasuki masa pensiun dan perusahaan membutuhkan tenaganya untuk dipekerjakan di perusahaan maka ketika jatuh tanggal pensiun semua hak-hak pensiun harus diberikan pada saat itu. Baru kemudian dibuat perjanjian kerja baru menyangkut pengabdian usia lanjut tentu saja penambahan kerjasama ini tidak mengurangi hak-hak pensiun suami saudari.
Solusinya adalah dengan membicarakan dengan bagian HRD mengenai hak pensiun agar bisa diberikan sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku. Jika dengan hal ini tidak bisa memperoleh penyelesaian yang sesuai maka anda bisa melaporkan ke bagian penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota tempat perusahaan tersebut berada.

Semoga bisa segera diselesaikan dengan baik.

Administrator

Diah Lurita said...

Selamat malam Pak,

Iya betul yang bapak bilang. Dalam surat pengajuan hak pensiun pun sudah saya jelaskan demikian. Perusahaan tempat suami bekerja adalah anak cabang dari perusahaan yang pusat nya di Jakarta. Jadi walaupun sudah melalui surat dan telepon ke HRD bahkan ke Direksi, tetap saja molor sampai hampir 2 tahun dan kami baru saja mendapat kepastian bahwa perusahaan hanya mampu memberi pesangon Rp 15 juta saja. Hari ini kami sudah melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja Pak. Tetapi sebagai langkah awal kami akan berunding bipartit dulu atau intern antara karyawan dengan perusahaan. Apakah pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja mempunyai power bisa memaksa perusahaan untuk membayarkan kewajibannya ? ada sangsi misalnya. Bagaimana jika tidak Pak ? Bisakah lewat jalur hukum ? gugatan perdata ?

Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan jawaban dari Bapak.

Ahli Karton said...

Untuk penyelesaian Perselisihan masalah Perburuhan anda Pengadilan yang namanya PPHI. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan silahkan download dan pelajari UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Semoga berhasil.

Diah Lurita said...

baik Pak. saya akan pelajari itu.
Terima kasih .

Bayu Winarko said...

Ijin Copas ke Blog saya ya,, plus link sumber nya

Putu Susila said...

Selamat malam Pak, saya mau tanya, apakah peraturan ini berlaku untuk perusahaan kecil juga? Usaha saya adalah warung makan, dengan jumlah staf sebanyak 18 orang.
Gaji yang paling rendah adalah 1,4juta (diatas umk bali saat ini), plus uang bonus dan jamsostek dan uang THR yg di berikan ke tabungan setiap bulannya. Apakah saya juga harus mengikuti aturan ini, atau saya boleh buat aturan sendiri? Karena usaha saya hanya UD, yang beromzet dan modal kecil.
Rencana saya, utk phk karena efisiensi maupun pailit, maksimum yang bisa dibayarkan adalah 3 bulan gaji utk masa kerja 5 tahun keatas, 3 s/d 5 tahun = 2 bulan gaji, dan 1 s/d 2 tahun 1 bulan gaji.

Ahli Karton said...

Menurut ketentuan pasal 1 UU 13 tahun 2003, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini tidak ada batasan apakah perusahaan kecil atau besar, semuanya harus mengikuti ketentuan UU tsb. Mengenai rencana Bapak mengurangi karyawan mengurangi karyawan bisa disiasati dengan cara pengunduran diri. Jadi karyawan diminta membuat surat pengunduran diri atas kemauan sendiri. Dengan demikian pesangonnya adalah uang pisah yang ditentukan oleh perusahaan. Biasanya besarnya uang pisah adalah 1x bulan gaji. Ada juga yang memberi uang pisah sampai 3X bulan gaji.

Muhammad Anang said...

....Bagi yang sakit berkepanjangan apakah ada peraturan yg membolehkan pengajuan pensiun dengan mendapat haknya sesuai dgn peraturan pensiun normal ? terima kasih.

Ahli Karton said...

Menurut ketentuan pasal 153 ayat 1 UU Np. 13 2003, Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
Jadi pekerja yang sakit berkepanjangan otomatis akan di PHK jika sudah mencapai 12 bulan berturut-turut dan besarnya pesangon sama dengan pensiun yaitu 2 X tabel pesangon + 1 x tabel penghargaan masa kerja.
Sebelum mencapai 1 tahun secara hukum pekerja masih berstatus sebagai karyawan dengan gaji sbb :
- 3 bulan pertama gaji 100%
- 3 bulan kedua gaji 75%
- 3 bulan ketiga gaji 50%
- 3 bulan keempat gaji 25%
Setelah itu masih tidak bisa kerja maka otomatis akan di PHK.

Anka Gama said...

Selamat pagi Pak.....Saya mau tanya. Karyawan toko sudah bekerja selama 10 tahun, dan tidak memiliki surat perjanjian kerja sampai perusahaannya sudah berbadan hukum PT. Kontribusi karyawan selama ini tidak begitu menonjol malah sering kali tidak masuk kerja hingga 6 hari setiap bulannya. Sudah sering di angkat menjadi kepala bagian tapi gagal dan sekarang hanya menjadi staff biasa itupun karena pimpinan memberikan toleransi berlebih karena kasihan dgn karyawan yang sudah lama bekerja ini. Jika perusahaan ingin memPHK karyawan yang tidak efektif ini bagaimana perhitungan pesangonnya.

Yudhi Irianto said...

Dear Pak Ahli Karton,
bertanya lebih lanjut, untuk penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi
syarat; kenapa tidak termasuk dalam hitungan? jika mengacu pasal 167 ayat 1 tetap berhak atas pasal 156 ayat 4? mohon penjelasan lebih lanjut.
terimakasih

Ahli Karton said...

Dear Pak Anka Gama, perhitungan pesangon tentu harus mengacu pada undang-udang atau peraturan yang berlaku. Mengenai kasus yang Bapak alamami tentu bagian personalia bisa menyelesaikannya. Banyak cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja selain melalui jalur hukum. Kepala personalia tentu mempunya berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan win-win solution dan tidak memberatkan pihak pemberi kerja.

Terima kasih.

Ahli Karton said...

Dear Pak Yudhi Irianto,
Secara garis besar ada 3 komponen pesangon yaitu :
1. Uang Pesangon
2. Uang Penghargaan masa kerja, dan
3. Uang penggantian hak.

Sesuai ketentuan pasal 167 ayat 1 maka : apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.

Catatan : Program pensiun yang dimaksud dalam pasal 167 itu bukan Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek lho ! Kalau hanya ikut Jamsostek maka pekerja masih harus menerima ketiga komponen diatas yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dalam ketentuan selanjutnya dalam pasal 167 ayat 2 dikatakan bahwa jika besarnya hasil yang diterima dari program pensiun seperti tersebut diatas kalau dihitung masih ternyata lebih kecil dari perhitungan pesangon sesuai ketentuan pasal 156 maka kekurangannya harus dibayar oleh pengusaha.

Demikian semoga bisa membantu

Yudhi Irianto said...

Dear Pak Ahli Karton,

Terimakasih atas feedbacknya, hanya saja saya masih janggal dalam artian abu-abu antara pasal 167 ayat 1 dan ayat 2-nya.

Pertama : saya sepakat JHT tidak sama dengan pensiun, dalam arti manfaat pensiun tidak menghilangkan hak atas JHT (ayat 6).
Kedua :
Ayat 1: tidak berhak atas UP dan UPMK (disingkat saja ya Pak), tetapi tetap berhak atas UPH pasal 156 ayat 4
Ayat 2: Jika manfaat pasti pensiun yang diterima lebih kecil dari perhitungan 2x UP, 1x UPMK dan UPH maka selisihnya dibayarkan oleh PT ( disini saya sepakat ) pekerja hanya mendapatkan manfaat pasti pensiun dan selisih kekurangan yang dibayarkan oleh PT.

Nah kata TETAPI TETAP BERHAK di ayat 1 ini yang menjadi ganjalan saya, disini menurut saya pekerja tetap berhak atas UPH dan manfaat pensiun walau nilai pensiun = atau > dari ketentuan ayat 5, apakah karena ada penjelasan di ayat 2 otomatis menggugurkan UPH?

Mohon penjelasan lebih lanjut,

dan numpang bertanya kembali terkait UPH karena ada 2 versi yang saya terima :
1. UPH dihitung secara sendiri-sendiri = jika ada cuti, biaya transport, uang penggantin perawatan, perumahan serta pengobatan dihitung 15% dari UP dan/atau UPMK, dll berdasarkan PK/PP/PKB.
2. Dihitung secara keseluruhan (cuti+transport+perawatan+pengobatan+ dll) baru dikalikan 15%

Perhitungan manakah yang sesuai dengan regulasi UUK 13 th 2003

terimakasih atas penjelasannya kembali.

regards,

Yudhi

Ahli Karton said...

Terima kasih Pak Yudhi, pertama mari kita samakan persepsi kita bahwa diskusi kita ini dalam konteks mencoba memahami maksud UU 13 2003, soalnya undang-undangnya kan sudah jadi hehehe....

Jadi menurut pemahaman saya begini, jika kita tidak diikutkan dalam program pensiun maka kita berhak atas ke-3 komponen pesangon yaitu UP+UPMK+UPH. Dan jika perusahaan sudah mengikikutkan karyawannya dalam program pensiun maka otomatis UP + UPMK nya nggak dapat cuman dapat UPH. Dari sini pengertiannya bahwa program pensiun itu dimaksudkan untuk menggantikan UP+UPMK saja tidak termasuk UPH. Kenapa demikian karena didalam UPH itu ada beberapa komponen yang kondisinya pada saat terjadinya PHK / pensiun itu hak-hak antara 1 orang dengan orang yang lain tidak sama, misalnya ada yang cutinya sudah habis bahkan minus, ada perusahaan yang tiap bulan memberi tunjangan perumahan dll. Oleh karena itu undang-undang memisahkan UPH diluar UP dan UPMK.

Mengenai jumlah UPH 15% biasanya diambilkan dari nilai (UP+UMPK) x 15%.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Yudhi Irianto said...

Terimakasih Pak Ahli Karton,

Maaf jika panjang sekali pertanyaan saya, karena saat saya baca contoh di blog Bapak, menurut saya tidak tuntas, karena perhitungan UPH 15% dari (UP+UPMK) tidak disertakan.

Regards,
Yudhi

nchex thea said...

pak di perusahaan tempat saya bekerja menawarkan akan ada phk an, saya telah bekerja selama 12 tahun,, kira" dapat berapa.. ? alnya pihak management hanya menawarkan saya 9 x upah... bagai mana tuch

Dede Yuningsih said...

Selamat sore,
Mohon informasi dari kakus berikut,

Suami saya bekerja di sebuah bank swasta selama 15tahun, lalu muncul aturan BI tentang pengalihdayaan.
Pertanyaan saya, bolehkah suami saya dialihdayakan dr karyawan tetap menjadi outsorsing.? Lalu bagaimana perhitungan pesangonnya?

Terimakasih...

Ahli Karton said...

Perusahaan menawarkan PHK berarti mengurangi karyawan (effisiensi). Kalau terjadi PHK karena effisiensi maka pesangonnya adalah 2XUP + 1XUPMK. Untuk masa kerja 12 th, maka pesangon = 2 X 9 ditambah UPMK 1 X 5 jadi total 23 kali upah perbulan.

Ahli Karton said...

Pada dasarnya karyawab tetap tidak bisa dialihdayakan. Jika perusahaan melakukannya berarti suami anda harus di PHK terlebih dahulu dengan alasan effisiensi (itu pun kalau memenuhi persyaratan effisiensi). Setelah itu baru suami anda direkrut lagi dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau outsourcing. Pesangon yang berhak diterima untuk masa kerja 15 tahun adalah 2 X 9 ditambah UPMK 1 X 5 jadi total 24 kali upah perbulan. Kemudian ditambah uang penggantian hak sebesar 15% (kalau ada).

Ahli Karton said...

Bagi teman-teman yang ada masalah PHK sebaiknya juga membaca artikel "Macam-macam Penyebab PHK menurut UU 13 Tahun 2003" di blog ini juga.

Dede Yuningsih said...

Bagaimana kalo menolak efisiensi tersebut? karena kondisi perusahaan dalam keadaan sehat.

Ahli Karton said...

Jika suami Anda menolak dan perusahaan memaksa maka harus diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Tetapi kalau memilih jalan ini harus siap lahir bathin karena prosesnya mungkin panjang dan melelahkan. Dan walaupun menang di pengadilan tetapi kalau perusahaan tetap tidak mau pakai biasanya posisi buruh tetap tidak bisa berbuat apa-apa.Bisa saja buruh menang di pengadilan tetapi tetap saja di perusahaan, merekalah yang berkuasa. Ya begitulah nasib bekerja ikut orang. Lain soal kalau perusahaan Negara atau BUMN mungkin kita masih bisa bertahan. Demikian semoga Anda mendapatkan penyelesaian terbaik.

Wardhotul Jannah said...

Selamat Siang Pak,..

Ada pertanyaan dari saya. Bapak saya bekerja di sebuah hotel di samarinda sudah sejak tahun 1980 dan dipensiunkan umur 50 tahun pada tahun 2010. Durasi kerja 30 Tahun 10 Bulan. Dengan total pesangon hanya 40 Juta sudah termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah perhitungan uang pesangon yang benar untuk bapak saya, karena kenyataannya bapak saya sudah bekerja selama 30 tahun. Jika ternyata perusahaan tempat dia bekerja tersebut telah melakukan kesalahan dalam perhitungan uang pesangon bagaimana caranya bapak saya untuk mendapatkan hak - haknya yang belum dibayarkan tersebut? Karena bapak saya telah di pensiunkan sejak tahun 2010 sekarang sudah tahun 2014. Terimakasih sebelumnya atas jawabannya.

Ahli Karton said...

Selamat Sore Sdri. Wardhotul Jannah,
Sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun.
Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Lebih jelasnya pesangon yang seharusnya diterima adalah ( 2 X UP) + (1 X UPMK) + UPH = ( 2 X 9 ) + (1X 10) + 15% = 28 kali upah perbulan ditambah UPH (uang penggantian hak) sebesar 15% dari 28 x gaji tsb.
Kalau PHK terjadi tahun 2010 dan menurut perhitungan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan diatas sebenarnya bisa digugat melalui pengadilan hubungan industrial. Tetapi dengan syarat Bapak Anda tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun yang bisa menggugurkan gugatan. Biasanya ketika pekerja sudah menyetujui pesangon ada beberapa form surat pernyataan yang ditandatangani oleh pekerja yang salah satunya adalah tidak akan menggugat kelak dikemudian hari. Jika ini yang terjadi maka hal itu tidak bisa dipersoalkan lagi. Demikian jawaban saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda. Dan semoga Anda sekeluarga diberi rejeki yang lebih besar dari Allah SWT. Amiinnn.

NOVI ANTY said...

Salam sejahtera pak

slm kenal sy novi, sy bekerja di salah satu perusahaan perhotelan yang memiliki karyawan sampai 60 orang. saya punya teman yang di pecat setelah mendapatkan SP (Surat Peringatan) dari perusahaan sebanyak 2 kali karna tidak adanya konfirmasi mengenai libur yang di ambil, padahal masih punya cuti 12 hr hari. pertanyaan sy apakah teman saya yg sudah bekerja hampir 2 th tidak mendapat kan pesangon to uang penggantian hak seperti yang da di dalam tabel di atas,,, mohon informasinya. Terimakasih

Ngatiyat Prambudi said...

Syarat terjadinya PHK telah diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Silahkan baca posting saya mengenai Macam-macam Penyebab PHK menurut UU 13 Th.2003.
Pertanyaannya adalah apakah teman saudari statusnya sudah karyawan tetap atau masih kontrak? Jika statusnya karyawan tetap dengan masa kerja 2 tahun maka jika perusahaan memecat teman anda dengan alasan melanggar disiplin yang telah diatur dalam perjanjian kerja, maka harus tetap mendapat pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang. Kalau teman anda tidak menerima pemecatan tsb. bisa mengadukan ke dinas tenaga kerja Kabupaten/Kota tempat perusahaan berada untuk diselesaikan secara tripartit melalui pengadilan hubungan industrial. Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

yudik handika said...

salam kenal admin
saya sudah bekerja 7 tahun di perusahaan ini, dan dilakukan efisiensi jumlah tenaga, dan saya diberi tahu hanya akan mendapat 2 x gaji saya. saya ditunjukkan tabel jumlah tahun kerja:
masa kerja 6-9 tahun : 2 bulan upah
masa kerja 9-12 tahun : 3 bulan upah
masa kerja 12-15 tahun : 5 bulan upah
apakah ada peraturan seperti itu dibuat sendiri? jika dibandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 bedanya jauh sekali,
Selama ini saya hanya menerima gaji pokok saja + tunjangan jamsostek, saya tidak menghitung cuti dan hari libur.
mohon pencerahannya pak, terima kasih.

Ngatiyat Prambudi said...

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 13 Th. 2003 jadi tidak boleh perusahaan membuat aturan sendiri seperti yang Anda tunjukkan. Memang di perusahaan ada peraturan yang namanya PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa pengaturan di PKB tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam pasal 124 ayat (2) UU 13 2003 disebutkan "Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kalau lebih baik boleh. Anda berhak menolak tabel pesangon yang disodorkan dan minta pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia Anda bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota untuk diselesaikan secara tripartit melalui PPHI yaitu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selamat berjuang.

yudik handika said...

terima kasih atas pencerahannya pak, nanti saya coba tanyakan dengan dinas tenaga kerja di kota saya.

Fathir Al-farisi Nur said...

Met Malam,
Ada yang ingin saya sampaikan ke bapak, jika masa kerja 12 tahun apa yang di dapat dari perusahaan tempat saya bekerja. Dimana kesalahan yang dibuat tidak terlalu besar yaitu hanya masalah Mark-Up pengobatan pribadi, dan di telusuri oleh bagian HRD ternyata tidak sesuai dengan kwitansi tertulis. Dan saat itu juga karyawan tersebut harus membuat surat pernyataan dalam keadaan terpaksa dan di nyatakan harus mengundurkan diri hari itu juga karena dianggap tidak Integrity, apakah berhak seperti itu perusahaan membuat peraturan dan undang2nya. Untuk masalah gaji akan di bayar secara proporsional masa kerjanya+Cuti yang dimiliki tetapi tidak mendapat uang pesangon dan tunjangan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan bagimana cara perhitungannya sesuai undang2 dari depnaker yang berlaku, mohon pak pencerahannya, tks.

Ngatiyat Prambudi said...

Assalamu 'alaikum saudaraku Fathir,
Kasus yang dialami teman Anda sama dengan kasus pencurian yang terjadi di perusahaan. Berapapun nilainya kalau dilakukan bisa berakibat fatal. Sama dengan kasus seorang karyawan tertangkap basah oleh Satpam membawa pulang satu biji isolasi. Walaupun nilai sebuah isolasi hanya sekitar 5.000 rupiah tetapi pencurian termasuk kesalahan berat.

Dalam UU 13 Tahun 2003 Pasal 158 Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh atau pekerja dengan alasan melakukan kesalahan berat sbb :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan; dst... silahkan baca di UU-13 2003.

Sesuai ketentuan ayat 3 pasal yang sama sbb :
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian
hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

Jadi pekerja yang di PHK kerena melakukan kesalahan berat memang tidak mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja tetapi hanya memperoleh uang penggantian hak.

Demikian penjelasan saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi saudara.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.

Admin,

Bayu Winarko said...

Salam, mw tanya nih., posisi saya sekrang sudah kerja 2 th, 3bulan [Karywan tetap], desas-desus Perusahaan saya sekarang lagi, pailit nh.
kira2 itu hitungannya gmna y ?? apakah penghargaan itu kira2 saya dapat juga atw tidak ??? kata rekan2 kerja saya perhitungan nya : 2N+1, (N = Masa kerja)

Ngatiyat Prambudi said...

PHK karena pailit pesangonnya = 1x tabel pesangon ditambah 1x penghargaan masa kerja. Sesuai tabel diatas berarti Anda mendapat pesangon 1 x 3 bulan gaji dan belum mendapat uang penghargaan masa kerja. Karena UPMK itu untuk pekerja yang masa kerjanya minimal 3 tahun.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Salam,
Admin

Agung Dewanto said...

Selamat Malam,

Mohon pencerahannya...
Saya bekerja diperusahaan yang bergerak di bidang Jasa Telekomunikasi.
Saya mengundurkan diri secara baik baik.
Gaji yang saya terima Rp. 10.540.000,-
Masa kerja saya adalah 8 tahun dan 5 bulan.

Hak hak apa saja yang harusnya saya terima karena akibat saya mengundurkan diri tersebut ?

Terimakasih atas perhatiannya.

BR,

Agung Dewanto.

Ngatiyat Prambudi said...

Selamat Pagi,
Mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, hanya berhak mendapatkan uang pisah atau uang penggantiah hak sebagaimana diatur dalam pasal 162 UU 13 2003.
Pasal 162
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Mungkin Anda merasa heran lho keluar baik-baik kok malah tidak mendapatkan pesangon? Yup, memang begitulah peraturannya. Argumentasi pada saat pembuatan UU tersebut cukup jelas yaitu bahwa orang yang mengundurkan diri biasanya pidah ketempat lain yang lebih baik atau dibajak oleh perusahaan lain. Jadi perusahaan yang ditinggalkan merasa kehilangan orang terbaiknya sehingga tidak perlu memberikan uang pesangon.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin,

Fathir Al-farisi Nur said...

Assalamu 'alaikum saudaraku Fathir,
Kasus yang dialami teman Anda sama dengan kasus pencurian yang terjadi di perusahaan. Berapapun nilainya kalau dilakukan bisa berakibat fatal. Sama dengan kasus seorang karyawan tertangkap basah oleh Satpam membawa pulang satu biji isolasi. Walaupun nilai sebuah isolasi hanya sekitar 5.000 rupiah tetapi pencurian termasuk kesalahan berat.

Dalam UU 13 Tahun 2003 Pasal 158 Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh atau pekerja dengan alasan melakukan kesalahan berat sbb :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan; dst... silahkan baca di UU-13 2003.

Sesuai ketentuan ayat 3 pasal yang sama sbb :
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian
hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

Jadi pekerja yang di PHK kerena melakukan kesalahan berat memang tidak mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja tetapi hanya memperoleh uang penggantian hak.

Demikian penjelasan saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi saudara.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.



Terima Kasih Atas jawaban di atas,

Yang ingin saya tanyakan pengganti hak apakah yang saya dapatkan jika melakukan kesalahan besar,

Terima kasih.

Fathir

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Fathir, yang dimaksud uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

mahyaramdhani said...

Salam, Mau tanya nich pak, saya karyawan kontrak sudah 8 tahun kerja, apakah dapat pesangon, apabila perusahaan tutup, terimakasih

Dian Puspita said...

Salam, Mau tanya nich pak, saya karyawan kontrak sudah 8 tahun kerja, apakah dapat pesangon, apabila terjadi pergantian managemen, terimakasih -

Ngatiyat Prambudi said...

Saudari Dian Puspita, menurut undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003, karyawan kontrak termasuk karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jadi semua hal yang menyangkut hak dan kewajiban sudah diatur dalam perjanjian kontrak tersebut. Ketika habis masa kontrak maka demi humum putus sudah ikatan / hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi tidak ada kewajiban pengusaha memberikan pesangon. Pesangon hanya diberikan pada kasus pemutusan hubungan kerja untuk pekerja dengan kategori PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) alias karyawan tetap.
Demikian penjelasan saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda.

Salam,
Admin

zaindin morowali said...

pagi Pak,Kalau saya sama dengan Mai Attri yg diatas,, sy jg disuruh menggundurkan diri dengan alasan saya telah melakukan kesalahan berat apakah saya menerima pesangon,masa kerja saya 5 Tahun 1 Bulan, sy disuruh keluar mulai bulan 7 tahun 2013,, apakah sy masih bisa melapor ke disnaker di bulan april 2014 ini...

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Zaindin, apa yang saudara alami banyak terjadi dalam dunia perburuhan di Indonesia. Pekerja disuruh mengundurkan diri telah melakukan kesalahan berat. Dalam hal pekerja yakin bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh perusahaan maka seharusnya tidak menuruti permintaan tersebut. Pekerja bisa membawa masalahnya ke Disnaker untuk diselesaikan secara tripartit. Pengadilanlah yang memutuskan apakah pekerja memang terbukti bersalah atau tidak. Tetapi karena kasus yang saudara alami terjadi pada tahun 7 bulan yang lalu dan anda sudah menerimanya maka tidak bisa diproses lagi.

Terima kasih atas kunjungannya ke blog ini.

Faqieh Imam said...

assalamualaikum wr wb.. ayah mertua saya pensiun pada umur 56thn. ikut JHT yayasan KWI yg dipotong dari 7%gaji setiap bulan selama 35 thn. ketika ayah saya pensiun beliau hanya dpt UP 6 x GP dan uang jasa 2 x GP dan uang pensiun yg diterima setiap bln. pertanyaan saya sdh benarkah perhitungan hak yg diterima. mohon bantuan bapak. terimakasih. wassalam

Faqieh Imam said...

assalamualaikum wr wb.. ayah mertua saya pensiun pada umur 56thn. ikut JHT yayasan KWI yg dipotong dari 7%gaji setiap bulan selama 35 thn. ketika ayah saya pensiun beliau hanya dpt UP 6 x GP dan uang jasa 2 x GP dan uang pensiun yg diterima setiap bln. pertanyaan saya sdh benarkah perhitungan hak yg diterima. mohon bantuan bapak. terimakasih. wassalam

Faqieh Imam said...

assalamualaikum wr wb.. ayah mertua saya pensiun pada umur 56thn. ikut JHT yayasan KWI yg dipotong dari 7%gaji setiap bulan selama 35 thn. ketika ayah saya pensiun beliau hanya dpt UP 6 x GP dan uang jasa 2 x GP dan uang pensiun yg diterima setiap bln. pertanyaan saya sdh benarkah perhitungan hak yg diterima. mohon bantuan bapak. terimakasih. wassalam

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Faqieh,
Dalam pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan sbb :
ayat (1)
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

ayat (2)
Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

ayat (3)
Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Saya tidak bisa mengatakan pesangonnya sudah benar atau belum karena tidak tahu berapa besarnya iuran program pensiun yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan selama mengikuti program pensiun tsb.

Silahkan dibaca pasal 167 ayat 2 diatas.

Terima kasih

marshela sobry said...

Pagipak,saya masuk pensiun th2014 ini,tapi ada. Ke janggala dlm perhitungannya yaitu. Memakai standar gaji yglama 2013,Perlu diketahui bahwa gaji baru belum kami terima biasanya di rapel 3 sd4 bln kemudian bonus 2013 tdk keluar,thr 2014 tdkeluar,mohon. Penjelasan terima kasih

Ngatiyat Prambudi said...

Gaji yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon dan penghargaan masa kerja adalah gaji yang berlaku pada saat terjadinya PHK/Pensiun. Kalau saat ini gaji anda belum naik dan baru naik bulan depan sementara proses perhitungan pensiun anda sudah berjalan maka otomatis pakai perhitungan gaji lama. Mengenai bonus yang belum cair silahkan di cross cek dengan teman-teman anda apakah memang semua karyawan belum menerima bonus tsb. ataukah hanya anda saja. Jangan takut jika anda merasa dirugikan dalam proses ini anda bisa konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota tempat perusahaan berada.

Selamat berjuang semoga berhasil.

Nina Zaenuddin said...

Selamat pagi Pak... untuk karyawan yang resign bagaimana cara menghitung penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan sebesar 15% dari UP dan/Atau UPMK mengingat karyawan tsb tidak berhak atas UP dan UPMK.
Mohon penjelasannya.. terima kasih

Ngatiyat Prambudi said...

Saudari Nina, yang dimaksud uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama..

Nah sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) huruf c, besarnya uang penggantian perumahan dan pengobatan dihitung 15% dari UP + UPMK. Jadi kalau Anda resign karena mengundurkan diri dan tidak mendapat UP dan UPMK maka besarnya uang penggantian perumahan dan pengobatan = 15% x 0 = Nol.

Demikian penjelasan saya terima kasih.

P32 SURABAYA said...

Assalamualaikum..
Selamat pagi pak pram, ada beberapa yang ingin saya tanyakan :
1. bagaimana jika ada perusahaan tidak menpensiunkan karyawan yang sudah waktunya pensiun dan masih memperkerjakan terus, apakah perusahaan tersebut bisa terkena pasal apa tidak ?
2. bagaimana dengan perusahaan yang tidak memberikan pensiun sama sekali dan beranggapan jaminan hari tua yang dari jamsostek itulah uang pensiun, padahal dana tersebut diambil dari pemotongan gaji karyawan tiap bulan, apakah perusahaan tersebut bisa terkena pasal juga ?

terima kasih.
Dody

Ngatiyat Prambudi said...

Wa 'alaikum salam wr.wb.
Pasal 167 ayat (1) menyebutkan : “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Yang dimaksud program pensiun diatas bukan JHT Jamsostek, tapi program pensiun khusus yang iurannya dibayar oleh perusahaan. Jadi tidak benar kalau hanya mengandalkan JHT Jamsostek. Jaminan Hari Tua dari Jamsostek itu bukan Program Pensiun !. Bahkan dalam ayat (2) disebutkan jika manfaat program pensiun yang diterima lebih kecil daripada perhitungan pesangon (pasal 156) maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Silahkan konsultasikan dengan dinas tenaga kerja dikota anda jika hak-hak konstitusional Anda tidak dipenuhi. Itu jelas pelanggaran Undang-Undang.

P32 SURABAYA said...

Terima kasih atas penjelasannya dan masukannya Pak Pram. Mungkin lain waktu saya boleh bertanya2 lagi..

nay said...

Selamat sore ,

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang merencakan PHK dini untuk karyawan bulan depan. Saya mohon bapak dapat menjelaskan berapa dana pensiun yang akan saya terima sebagai bahan bila mana perusahaan tidak sesuai
adapun rincian yang saya terima setiap bulan
1. Gaji pokok Rp.1.600.000,-
2. Uang harian Rp.11.000?hari

terima kasih
3.

nay said...

maaf pak pram ada yg kurang
masa kerja 16 tahun

terima kasih

Ngatiyat Prambudi said...

Sebelumnya anda harus pastikan apa alasan PHK yang dilakukan oleh perusahaan Anda. Apakah effisiensi atau pailit. Jika perusahaan melakukan efisiensi maka pesangon yang anda terima adalah 2XUP + 1XUPMK. Sesuai tabel diatas untuk masa kerja 16 tahun, UP=9x dan UPMK 6X. Jadi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang anda terima = 2x9 + 1x6 = 24 x upah per bulan.Upah yang dijadikan dasar perhitungan adalah semua pendapatan tetap per bulan. Silahkan dihitung apa saja yang masuk kategori pendapatan tetap dalam struk gaji saudara/i.

Jika alasan PHK karena pailit maka perhitungannya = 1xUP + 1xUPMK.
Dan alasan pailit harus merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan perusahaan memang bangkrut atau pailit.

Demikian penjelasan saya semoga bermanfaat.

Admin

Frizzy acien said...

Halo bp. Pram,

Saya telah bekerja di satu perusahaan Family dari thn 2003 s/d 2014 selama 11 thn. Selama bekerja saya selalu melakukan tugas dan kewajiban saya dengan bertanggung jawab. Namun beberapa thn mmg saya selalu melanggar kedisiplinan waktu yaitu sering terlambat. Perusahaan memutuskan u/ meng- PHK saya dgn alasan tidak cocok lg u/ bekerja di PT tersebut. Saya mau bertanya apakah jenis PHK saya adalah pelanggaran ringan? Perusahaan hanya sepakat u/ mengganti semuanya sebesar 20 jt. jika saya hitung sesuai dgn psl 156 ayat 2 dan 156 ayat 3 perhitungannya tdk sesuai. Setelah saya menjelaskan ke atasan saya mengenai hal ini malah ditantang u/ melapor saja ke Disnaker. Bagaimana tanggapan bpk? Mohon solusinya...

Terima kasih

Frizzy acien said...

U/ informasi tambahan bahwa gaji yang saya terima terakhir adalah sebesar 5,5 jt/ bln. Perusahaan juga tidak ada aturan yang mengatur tentang jatah cuti tahunan artinya jika kita mau cuti hanya meminta izin., Mohon tanggapannya pak. trima kasih

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Frizzy, yang pertama perlu anda perhatikan adalah kalau pengusaha tidak cocok dengan pekerja, jalan terbaik adalah PHK. Istilahnya adalah disharmony. Memang tidak ada pasal yang mengatur PH yg disebabkan karena disharmony. Tetapi ibarat suami istri yang sudah menggugat cerai ke pengadilan lalu oleh pengadilan ditolak perceraiannya maka hubungan antara suami dan istri tidak bisa diperbaiki. Demikian juga dengan hubungan kerja. Kalau majikan sudah merasa tidak cocok dengan buruh maka walaupun pengadilan memutuskan PHKnya tidak sah, tetap saja pengusaha tidak mau punya karyawan tsb.

Menurut saya jalan terbaik memang PHK tetapi dengan pesangon yang benar sesuai Undang-Undang. Biasanya pasal yang digunakan adalah PHK karena effisiensi atau pengurangan karyawan dengan perhitungan pesangon 2P + 1K.
Untuk masa kerja 11 tahun = (2 x 9) + (1 x 4) = 22 kali upah perbulan.
Nah yang perlu anda cermati juga bahwa besarnya upah yang dijadikan perhitungan dalam PHK adalah semua pendapatan tetap per bulan. Silahkan konsultasikan dengan Dinas Tenaga Kerja terkait dikota Anda.

Selamat berjuang, semoga berhasil.

Syafar Oedien said...

Halo Pak. Pram...,
Saya Telah 11thn Bekerja Pada Koperasi XXXXX...., Dan Di Perbantukan Pada Perusahaan Telekomunikasi Dengan Status Kontrak/Outsourcing.Dan Bulan Agustus 2014 Kontrak Kami Putus Dan Tidak Akan Diperpanjang Lagi. Dengan alasan, Perusahaan Yg Saya Tempati Bekerja Tidak Mau Melanjutkan Dengan alasan Sudah 3 Tahun Lebih Bekerja.


- Yang Saya Tanyakan, Apakah Saya Dapat Pesangon Krn Saya Adalah Kary. Outsourcing/ Kontrak???
- Kalau Saya Pun Dapat Kira2 Brp Perhitungannya Yg Saya Akan Dapat??

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Syafar Oedien, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa kerja yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 hanya untuk karyawan tetap. Untuk Karyawan Outsourcing atau kontrak semua hal yang menyangkut hak dan kewajiban sudah diatur dalam perjanjian kontrak PKWT (perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Ketika habis masa kontrak maka hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja putus demi hukum. Jadi tidak ada kewajiban pengusaha memberikan pesangon.

Itulah sebabnya dalam setiap demo buruh selalu diteriakkan "Hapus Outsorcing" karena sistem ini sangat merugikan kaum buruh. Demikian penjelasan saya semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda.

Salam,
Admin

satria pearl said...
This comment has been removed by the author.
satria pearl said...

selamat sore pak admin
sehat selalu,

saya bekerja di perusahaan swasta, yang ingin saya tanyakan
1. mengenai jamsostek
apakah perbedaan jamsostek dengan uang pensiun (pesangon dan penghargaan)? apakah saat pensiun, saya mendapatkan uang pensiun ditambah uang jamsostek?
2. mengenai pensiun muda/dini
apakah saya mendapatkan uang pensiun sebaimana yang sudah diterangkan oleh bapak di atas?
Terima Kasih

Regrads
Lulus Satria

Ngatiyat Prambudi said...

Terima kasih sudah mampir ke blog saya.

Jamsostek dan UP / UPMK adalah dua hal yang berneda. Jamsostek adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dulu disebut ASTEK (asuransi tenaga kerja). Jamsostek merupakan asuransi wajib yang memiputi asuransi kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran Jamsostek dibayar oleh Perusahaan dan oleh Pekerja sesuai ketentuan undang-undang.

Apabila seseorang terkena PHK maka secara hukum perusahaan wajib memberikan UP dan UMPK sesuai ketentuan UU-13 tahun 2003. Sedangkan Jamsostek kalau masih muda dan akan bekerja di perusaan lain sebaiknya dilanjutkan di perusaan yang baru. Tetapi kalau pensiun maka dari perusahaan kita mendapatkan UP dan UPMK sedangkan dari Jamsostek kita bisa mengambil uang JHT yang selama ini kita kumpulkan.

Mengenai Pensiun Dini biasanay ada ketentuan yang diatur dalam PKB, misalnya usia minimal 50tahun atau masa kerja minimal 20 tahun dan lain sebagainya. Diluar ketentuan yang telah diatur dalam PKB tidak bisa kita mengajukan pensiun dini.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin

idhoz said...

Saya bekerja mulai 15 juli 2011 Dan diangkat karyawan pada 15juli 2013,rencananya akan di mutasi ke perusaan Lain bend era tp msh1 grup ,pada1juli2014'klo saya menolak berartikan ada phk,jenis phk INI APA Dan apakah saya dpt pesangon,true masa kerja saya APA sudah termasuk masuk itungan 3thn....trimaksh at as penjelasannya

Ngatiyat Prambudi said...

Menolak dipindahkan ke perusahaan lain walaupun dalam satu group bisa dimasukkan dalam kategori perubahan status dimana pekerja menolak. UP dan UPMK sebesar masing-masing 1X gaji perbulan. silakan dicek dalam tabel diatas untuk masa kerja 2 tahun.

anna m said...

Pak mau tanya: untuk mengajukan pensiun dini berapa batasan usia minimal dan bearapa tahun masa kerja berdasarkan UU yg berlaku? terimakasih untuk jawabannya

Ngatiyat Prambudi said...

Pensiun dini tidak diatur dalam Undang-undang tetapi diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan. Biasanya batasan usia minimal 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Tapi sekali lagi itu tergantung PKB ditempat saudara.

Aldy Pasolang said...

Dear Pak Admin,
Kalau masa kontrak berakhir dan perusahaan tidak ingin melanjutkan masa kerja, apakah dapat pesangon juga?

Aldy Pasolang said...

Dear Pak Admin,
Kalau masa kontrak berakhir dan perusahaan tidak ingin melanjutkan masa kerja, apakah dapat pesangon juga? - See more at: http://kartonmedia.blogspot.com/2013/04/menghitung-pesangon-phk-sesuai-uu-13.html#sthash.CMKp7sNt.dpuf

PRASETYA BAGASKARA said...

Dear Admin,
Di tahun 2020 yad saya akan memasuki masa pensiun dan masa kerja saya genap 20 tahun, pertanyaan saya bagaimana cara menghitung hak pensiun yang akan saya terima ?.

terimakasih

Ngatiyat Prambudi said...

Saudara Aldy Pasolang,
Sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang berhak mendapatkan pesangon dan pernghargaan masa kerja adalah karyawan tetap. Untuk karyawan kontrak begitu habis masa kontrak maka putuslah sudah hubungan kerja anda dengan perusahaan. Semua hak dan kewajiban karyawan kontrak diatur dalam perjanjian kontrak kerja. Jadi bacalah dengan cermat sebelum menandatanganinya.

Ngatiyat Prambudi said...
This comment has been removed by the author.
Arif produksi said...

selamat siang pak,,,,
saya ingin bertanya sama bapak
saya seorang karyawan swasta lama bekerja 6th 8bulan sebagai karyawan tetap dan bukan lagi karyawan kontrak
seandainya saya keluar dari perusahaan tersebut
apakah tetap ada perhitungannya pak,,,,
saya mohon jawabannya terima kasih

Hoed Fals said...

Selamat sore...

Blog yang luar biasa...
Admin tidak henti-hentinya memberikan pencerahan terkait masalah ketenagakerjaan. Salut untuk Bapak.
Saya hanya ingin sedikit menambahkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003 bahwa Pasal 158 dan beberapa pasal lainnya Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
Hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat Edaran Menakertrans No: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005.

Tetap semangat memberikan pencerahan kepada orang yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat atas kebaikan Bapak.
Salam.

Ngatiyat Prambudi said...

Selamat Malam Saudara Arif,
Mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, hanya berhak mendapatkan uang pisah atau uang penggantiah hak sebagaimana diatur dalam pasal 162 UU 13 2003.
Pasal 162
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Mungkin Anda merasa heran lho keluar baik-baik kok malah tidak mendapatkan pesangon? Yup, memang begitulah peraturannya. Argumentasi pada saat pembuatan UU tersebut cukup jelas yaitu bahwa orang yang mengundurkan diri biasanya pidah ketempat lain yang lebih baik atau dibajak oleh perusahaan lain. Jadi perusahaan yang ditinggalkan merasa kehilangan orang terbaiknya sehingga tidak perlu memberikan uang pesangon.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin,

Ngatiyat Prambudi said...

Terima kasih Mas Hoed Fals, atas kunjungan dan pujiannya.
Tujuan saya hanya ingin berbagi pengalaman bagi yang membutuhkan, karena saya tahu banyak sekali teman-teman buruh yang "buta" hukum dan banyak pengusaha nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan buruh.

Kebetulan saya pernah aktif di organisasi serikat pekerja sehingga punya sedikit pengetahuan mengenai ketenagaakerjaan. Senang bisa membantu teman-teman yang membutuhkan.

Salam,
Admin.

rin mao said...

Salam kenal,mau tanya kalau misalnya status karyawan kontrak 2th tetapi baru 13 bln pihak perusahaan memberhentikan dengan alasan kerja sudah tidak sesuai dengan bos,apakah tetap tidak mendapatkan penggantian apa2? Mohon infonya. Thanks

Ngatiyat Prambudi said...

Untuk karyawan kontrak tidak ada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Semuanya tergantung perjanjian kontrak kerja yang anda tandatangani di awal anda diterima. Semua hak dan kewajiban diatur dalam kontrak, termasuk apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak memutus hubungan kerja sebelum habis masa kontrak.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin,

daud dahlan said...

salam kenal pak, saya bekerja di perusahaan media cetak sejak tahun 1998 sampai saat ini 2014 (belum berhenti). Pada Desember 2013, saya dipindahkan ke perusahaan lain yang bukan bergerak di media cetak namun masih masih satu group. Perlu diketaui perusahaan media cetak tempat saya bekerja ini juga dibawa satu gruop di perusahaan saya yang baru itu. Namun, walaupun dipindahkan ke perusahaan lain, namun pesangon saya belum bisa dibayar dengan alasan perusahaan ya ng lama kesulitan keungan. sehingga saya masih digaji diperusahaan lama namun tinggal 50 persen dari gaji 6 juta menjadi 3 juta. Sedangkan diperusahaan yang baru saya digaji 1,5 juta. Nah, pada Juni 2014 kemarin Direktur yang juga CEO perusahaan group mengadakan rapat dengan semua karyawan persuahaan media cetak tetap saya masih digaji tersebut. Bahwa mulai Agustus gaji diturunkan semua tanpa kecuali standar UMR RP 1,8 juta, dengan alasan perusahaan tidak rasional lagi alias besar pasak dari pada tiang. Apabila tidak menerima gaji diturunkan maka dipersilahkan karyawan untuk mengajukan pesiun dini, dengan hitungan gaji terakhir bulan Juli. Karena induk perusahaan group akan membayar pesangonnya. Pertanyaan saya:
1. Apakah dibenarkan atau sesuai aturan hukum pemindahkan ke perusahaan lain tanpa surat ?
2. Apakah dibenarkan secara hukum saya masih digaji di perusahaan lama karena belum bisa dibayar pesangonnya dengan gaji dilkurangi menjadi 50 persen?
3. Apakah artinya saya harus mengajukan pesiun dini terlebih dahulu baru bisa dibayar pesangon saya?
4. Apakah dengan keputusan secara lisan itu sudah menjadi kesepakatan, karena di dalam peraturan perusahaan tidak diatur pensiun dini?
5. Bagaimana perhitungan pesangon saya di perusahaan media cetak tersebut? Soalnya, saya pernah bertanya dengan HRD nya, hitungan masa kerja saya dihitungan dari tahun 2000, sesuai dengan surat pengangkatan kerja, terus dasar perhitungan pesangon saya apakah gaji terakhir Desember 2013 6 juta atau 3 juta sejak Januari 20014 sampai Juli 2014?
6. Apabila persuahaan menghitung pesangon saya tidak sesuai dengan UU tenangka kerja. Bagaimana solusinya?
terima kasih atas bantuan bapak saya haturkan banyak terima kasih

ttt m daud

Ngatiyat Prambudi said...

Selamat sore sadara Daud Dahlan, semoga anda sekeluarga masih dalam lindungan Allah SWT.

Persoalan yang anda hadapi cukup rumit dan perlu kehati-hatian dalam menentukan sikap. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya bukan ahli hukum. Saya hanya seorang karyawan swasta seperti anda, hanya saja saya punya pengalaman sedikit di serikat pekerja yang mungkin bisa membantu anda.

Kasus yang saudara alami merupakan kasus baru bagi saya dan saya tidak bisa menjawab terlalu jauh karena takut salah. Saya menyarankan saudara datang ke Dinas tenaga kerja di Kabupaten/Kota tempat anda bekerja untuk konsultasi. Jelaskan permasalahan anda seperti yang anda tulis diatas dengan disertai bukti-buksi penghasilan bahwa anda sebelum ini digaji 6 juta per bulan dan sekarang dibayar 50% dst. Ingat semua masalah yang menyangkut hukum harus ada bukti tertulis berupa struk gaji dan/atau print out buku tabungan kalau gaji anda ditransfer lewat Bank.

Jika hasilnya tidak memuaskan anda bisa minta bantuan hukum ke LBH untuk mendapatkan pembelaan dengan mengadukan masalah anda ke pengadilan PPHI. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah LSM yang peduli dengan hukum jadi bukan pengacara komersial sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar.

Demikian saran saya dan menurut saya masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut, segera diselesaikan. Selamat berjuang, jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan hak anda.
Semoga bisa membantu.

Salam,
Admin

daud dahlan said...

terima kasih pak atas solusinya.

laura kapteijn said...

siang pak
perusahhan saya kerja mau di jual dadakan 1 bln yg lalu dan minggu depan di takeoffer sama pembelinya dan kita nga tau perhitungan pesangon kita dan perusahaain ini di jual bukan karna bangkrut . pegawainya bukan org lokal saja tapi ada org asing nya , bagaimana perhitungan untk karyawan asing? karyawan asing ini sudah bekerja 2thn

mohon batuan info nya karna bos saja diam2 saja kaya maling.
dan di mana saja bs di bantu lewat pemerintahhan. bagian mana yang bisa bantu masalah saya dan temen2 kerja saya.

terima kasih

Ngatiyat Prambudi said...

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 163

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Silahkan dihitung sesuai tabel pesangon diatas sesuai dengan masa kerja saudara.

Untuk Pekerja Asing biasanya diatur dalam kontrak jadi tidak ikut aturan UU 13 Tahun 2003.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin

Titin said...

Salam

Dear Pak Ahli Karton, perusahaan tempat saya bekerja mengalami kerugian sehingga mereka melakukan efisiensi dgn mem PHK beberapa karyawan termasuk saya. Saya sudah bekerja selama 6tahun dengan gapok yg tertera pada slip gaji saya terakhir 1.007.000 dan tunj. tetap 152.500. Dan sisa masa cuti 10 hari. Sebagai informasi perusahaan tempat saya bekerja berlokasi di Bandung kota.

Mohon informasinya berapa seharusnya hak-hak yang saya dapat. Terima kasih sebelumnya

Ngatiyat Prambudi said...

Uang Pesangon PHK karena effisiensi bisa anda lihat pada tabel 4. yaitu 2X UP dan ditambah 1X UPMK. Silahkan dihitung sesuai masa kerja anda dan sesuai tabel UP dan UPMK diatas.

Semoga bisa membantu

Machmud Baradja said...

Dear Pak Ahli Karton,

Ditempat saya bekerja pembayaran pensiun dihitung hanya dari komponen basic salary (BS) saja, padahal selain itu ada kolom Performanc Salary (PS) yang besarnya adalah 25% dari total BS+PS, dimana PS ini akan berubah tetapai hanya di tangguhkan sesuai hasi penilaian performance Kuartal dan sampai akhirnya pada bulan Desember jumlah yang di tangguhkan tersebut dibayarkan. Selain itu juga ada kolom Tunjangan Jabatan yang selama setahun angkanya tidak berubah dan akan berubah pada awal tahun/ januari tahun beikutnya tentunya sesuai dengan evaluasinya. Sama seperti PS angka itu akan berubah pada awal tahun/ januari tahun beikutnya tentunya sesuai dengan evaluasinya. Jadi 2 kelompok gaji tersebut saya yakinkan selama setahun tidak berubah hanya pada awal tahun, sebenarnya BS di awal tahun juga berubah angkanya.

Pertanyaannya apakah saya cukup kuat untuk menuntut PS dan Tunjangan Jabatan sebagai Tunjangan Tetap ?

Mohon pencerahannya, terimakasih.

Ahli Karton said...

Bapak Machmud Baradja yang dirahmati Allah.
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 157 ayat 1 menyebutkan bahwa komponen upah yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas :
a. Upah Pokok
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap.
Dalam Undang-undang sudah jelas bahwa semua pendapatan tetap itulah yang disebut "upah" dalam perhitungan pesangon dll. Dalam prakteknya banyak perusahaan menyiasati upah dengan berbagai cara dengan tujuan agar kalau terjadi PHK atau pensiun maka besarnya pesangon bisa lebih rendah.

Apakah PS bisa dianggap pendapatan tetap adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan. Anda harus punya bukti slip gaji yang menunjukkan bahwa setiap bulan PS yang anda terima besarnya tetap. Salah satu ciri pendapatan tetap adalah pendapatan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi tertentu, misalnya absensi, prestasi dll. Jika pendapatan itu selalu diberikan tanpa syarat dan ketentuan khusus maka itu biasanya disebut pendapatan tetap. Sebagai contoh Uang Makan dalam perusahaan tertentu masuk dalam komponen pendapatan tetap. Jika kita tidak masuk kerja karena cuti atau sakit maka kita tetap menerima uang makan yang besarnya tetap. Sementara itu di perusahaan lain ada yang memasukkan uang makan sebagai pendapatan tidak tetap. Disini kalau karyawan tidak masuk maka tidak dibayar uang makannya.

Mengenai tunjangan jabatan, setahu saya itu termasuk pendapatan tetap.karena tidak tergantung pada pencapaian target, absensi atau hal-hal lainnya.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin,

Machmud Baradja said...

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh,

Dear Pak Ahli Karton, Yang dirahmati Allah swt.

Terimakasih atas pencerahannya, hal yang masih mengganjal saya adalah bahwa PS tersebut sesuai namanya selama pemotongannya berupa penundaan di kwartal berikutnya dan dibayar kembali pada akhir tahun, maka itu akan tetap merupakan Tunjangan Tetap ? serta jika seseorang nggak perform pada suatu tahun, maka tahun berikutnya PS tersebut akan diturunkan, kalau basicnya nggak turun, malah mungkin naik.

Mohon maaf sedikit memperjelas pertanyaannya.

Jazakumullaahu khoiron,

Ahli Karton said...

Bapak Machmud Baradja yang baik, setelah membaca uraian Bapak yang terakhir saya berkesimpulan bahwa PS tidak termasuk komponen pendapatan tetap. Hal itu ditandai dengan pembayarannya yang tidak rutin tiap bulan dan tergantung performance seseorang. Model pendapatan seperti ini tidak bisa dimasukkan pendapatan tetap.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu

Machmud Baradja said...

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh,

Dear Pak Ahli Karton, Yang dirahmati Allah swt.

Terimakasih atas masukan Bapak, sehingga saya dapat menerima ketetapan perusahaan dengan ikhlas dan teang, sekali lagi Terimakasih.

sunendank said...

Ass.Wrb.Wbk
Maaf pak mau tanya masih seputar besaran yg diterima pd saat pensiun.
Jika pd masa pensiun masa kerja sdh 30 tahun ,berapa yg diterima dan bagaimana cara menghitungnya dg melihat tabel uu no 13 thun 2003
Terimakasih
Salam
dadang

Ahli Karton said...

Selamat Pagi Bapak Sunendan,
Sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun.
Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Lebih jelasnya pesangon yang seharusnya diterima adalah ( 2 X UP) + (1 X UPMK) + UPH.

Sesuai masa kerja Bapak yang 30 tahun maka sesuai tabel UU-13 2003 adalah = ( 2 X 9 ) + (1X 10) = 28 kali upah perbulan ditambah UPH (uang penggantian hak) sebesar 15% dari 28 x gaji tsb.

Jadi silahkan dihitung pesangon Anda adalah 28 kali upah perbulan ditambah uang penggantian hak sebesar 15% dari nilai pesangon tersebut.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu..


Admin

sunendank said...

Terimakasih ats penjelasannya
Salam

sunendank said...

Selamat pagi Pak...
Yang di maksud "Program Pensiun " itu apa Pak ?
Dan untuk mengetahui ikut tidak nya " proragm pensiun itu bagaimana pak "?
Terimakasih
Salam
sunendank

sunendank said...

Selamat pagi pak ...
Maaf pertanyaannya nyicil Pak ?
Apakah yg di maksud dengan progam pensiun itu : JHT yg biasanya tiap akhir tahun ada laporan saldo nya dari Jamsostek/BPJS ?
Jika pengusaha mengikut sertakan karyawan nya program pensiun , bagaimana menghitung uang pesangon nya ?
Terimakasih atas pencerahannya
Salam
sunendank

abidin said...

Selamat sore Pak, Saya bekerja di perusahaan swasta th 2003 s/d 2007 status kontrak kemudian tahun 2007 s/d sekarang status permanen dan saya di tempatkan di Jakarta. Perusahaan tempat sekarang saya bekerja sedang melakukan efisiensi, sehingga karyawan kontrak yang bertugas di Kalimantan diperhentikan. Perusahaan meminta kepada saya untuk mengisi posisi di Kalimantan kepada saya, namun saya keberatan karena jauh dari anak anak dan istri. dan saya mengajukan PHK. Saya minta wejangan dari Bapak, biar saya bias mendapat PHK dari perusahaan.Terima kasih sebelumnya

Master Karton said...

Yth. Bapak Sunendank
Program pensiun yang dimaksud dalam pasal 167 itu bukan Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek! Ada program pensiun lain diluar Jamsostek yang jumlah iuran dan manfaat yang diterima sangat jauh kalau dibanding JHT Jamsostek. Kalau hanya ikut Jamsostek maka pekerja masih harus menerima ketiga komponen pesangon diatas yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Masalah pesangon jika sudah diikutkan program pensiun sudah diatur dalam UU 13-2003 pasal 167 sbb :
ayat (2)
Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

ayat (3)
Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Master Karton said...

Yth. Saudara Abidin,
Aturan PHK yang diatur dalam UU 13 tahun 2003 hanya untuk karyawan tetap. Jika anda diangkat karyawan tetap tahun 2007 berarti perhitungan masa kerja anda dihitung dari tahun 2007 sampai PHK.

Jika anda menolak dipindahkan ke perusahaan lain walaupun dalam satu group bisa dimasukkan dalam kategori perubahan status dimana pekerja menolak untuk bekerja di perusahaan yang baru. Besarnya uang pesangon yang berhak anda terima adalah 1 X tabel 1 ditambah dengan 1 X tabel 2. Silakan dicek berapa UP dan UPMK dalam tabel diatas sesuai masa kerja Anda.

Terima kasih.

abidin said...

Terima kasih banyak Pak atas jawaban yang sangat membantu saya.
Maaf Pak saya mau mengajukan pertanyaan lagi......
" Kalau saya menolak dipindahkan ke Kalimantan namun perusahaannya sama"
sebetulnya tugas saya di Jakarta karena efisiensi karyawan kontrak diperhentikan dan saya yang harus mengisi posisi itu bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya.

sunendank said...

Selamat pagi pak..
Saya coba baca dari atas pak ternyata ada pertanyaan saya sdh di tanyakan oleh buruh lain.dari baca pertanyaan pertanyaan sdh bisa lebih mengeti pak. terimakasih.
Dari beberpa pertanyaan ada yg membuat saya bingung yaitu pertanyaan Sdr. Prasetya Bagaskara tgl 12 june,14 : pertanyaan mirik dg saya mengenai uang pensiun tapi bedanya di 20th masa kerja sedangkan saya 30 tahun masa kerja.
Yg jadi prtanyaan saya dari jawaban bapak maaf ni pak.. utk yg masa kerja 20th dapat 32x ,sedangkan yg 30th dapat 28x ? maaf yg benar yg mana pak ?klo sya lihat bedanya di perhitungnan UPMK ? 1x atau 2x ? dan untuk yg masa kerja yg 30th ada UPH nya ? utk yg 20th UPH jga dapat?
Maaf pak , saya hanya utk memastikan kan saja pak,saya nya jdi agak binging lagi pak,
Pertanyaan lain pak ?
Untuk pajak ; ketentun sampai berapa ?
1. u/50jt pertama 0%
2. u/50jt berikutnya 5%
3. u/10jt 15%
4. ada lagi pak berikutnya ?
Trimakasih
Salam
Sunendank

Mati said...

Pak, berarti tabel 5 keliru ya.. Range masa kerja 1 s/d kurang dr 3 thn, kok dapet uang penghargaan

Master Karton said...

Saudara Mati,
Tabel 5 tidak keliru. Tabel itu berisi gabungan antara UP dan UPMK dimana dalam kasus PHK yg masuk kategori dalam tabel 5 besarnya adalah 2XUP + 1X UPMK.

Range 1 sampai 3 tahun itu tidak dapat UPMK hanya 2X UP saja (lihat tabel / tabel UP).

Terima kasih.

Admin

Master Karton said...

Terima kasih Pak Sunendank atas ketelitian anda.

Yang betul adalah 2X UP ditambah 1X UPMK. Untuk jawaban saudara Prasetya Bagaskara (12 June) saya salah tulis.

Dasar hukumnya adalah pasal 167 ayat 2 sbb : "...jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),


Terima kasih atas koreksinya.

sunendank said...

Selamat pagi Pak..
Terimakasih atas jawabannya.
Maaf Pak utk pertanyaan mengenai pajak bagaimana Pak ?
Juga ketentuan hukum mengenai pajak tsb Pak?

Terimakasih
Salam'
Sunendank

Bb Cici said...

Malam pak..
Minta info pak..
Kalau kita diberikan SP dan disuruh tanda tangan SP itu dan dalam Sp dinyatakan melakukan penyimpangan karena tdk memberikan performance sebagaimana yang diharapkan perusahaan, apakah saya bisa menolak menanda tangani SP itu?
YAng lainnya saya mau tanyakan, apakah wajar kAlau karyawan disuruh menandatangani duluan, pihak HRD tdtangandan ditulis mengetahui, sedangkan pihak management tdk menandatangani? Dan apakah wajar kalau SP itu asli maupun copy yg ditandatangani management tdk pernah diberikan kepada karyawan? Kami cuma beoleh copy yang cuma ada tdtgn HRD sbg pihak yang mengetahui . Apakah memang sp tdk ada yang membuat?

Bb Cici said...

Lanjut pak.. Saya mau bertanya:
Berap besaran pesangon yang bisa saya terima sekiranya masa kerja saya 4 tahun dan perusahAan memberikan SP dgn alasan say melakukan penyimpangankarenaperformance penjualan tdk spt yg diharapkan perusahaan.
Apakah ada perbedaan antara pesangon karyawan yg dapat SP dan tdk dpt SP?

Bb Cici said...

Satu lagi Pak..
Katanya, kalau kami dapat SP sampai SP3 maka kami disuruh resign sendiri dan tidak berhak beroleh pesangon karna tdk perform dan tdk berhak beoleh surat rekomendasi kerja. Apakah memang aturan depnaker begitu ya Pak?

Master Karton said...

Kewajiban membayar pajak adalah perintah Undang-undang dan berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, baik wajab pribadi maupun badan usaha.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi :

· Orang pribadi

· Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

· Badan

Tarif Pph untuk pesangon adalah sbb :
1. untuk 0 - 50 juta = 0%
2. 50 - 100 jt = 5%
3. 100 jt keatas = 15%

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Catatan : Tarif pajak setiap tahun selalu berubah sesuai ketentuan pemerintah dan DPR.
Contoh diatas saya ambil dari sumber :
http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-atas-uang-pesangon-uang-manfaat-pensiun-tunjangan-hari-tua-dan-jaminan

Miftah Zuhry said...

saya mau tanya, apakah karyawan sudah organik mengundurkan diri dari perusahaan dapat uang perhargaan ? masa kerja sudah tahun .mohon infonya.thx

Miftah Zuhry said...

maaf sudah 2 tahun.

Master Karton said...

Untuk kasus mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Hanya mendapatkan uang penggantian hak kalau ada. Silahkan baca jawaban saya untuk penanya yang lain sebelum ini.

Terima kasih Admin.

Abraham Aristo said...

Mohon penjelasannya ,saya dari jakarta kerja di jawa timur jalan 9 tahun,udah 10 bulan terkena stroke ,bulan ini pensiunkan usia 56 tahun.selama ini tidak mempunyai jamsostek,mohon info perhitungannya dan hak nya .terima kasih.

HENDRO GOENAWAN said...

slamat malam Bapak,
saya karyawan dengan masa kerja 19 th dengan gaji pokok Rp. 1.350.650,- awal bulan depan memasuki masa pensiun, mohon bantuanya untuk perhitungan pesangon pensiunnya seperti apa ya...
trima kasih

Master Karton said...
This comment has been removed by the author.
Master Karton said...

Yth. Bapak Hendro Goenawan,

Sesuai ketentuan pasal 167 " Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun...dst"

Total pesangon sesuai ketentuan pasal 167 adalah 2X UP + 1XUMPK + 1X UPH.

Untuk masa kerja 19 tahun = (2x9) + (1x7) = 25 kalu upah per bulan ditambah dengan uang penggantian hak kalau ada.

Ingat yang dimaksud "upah" bukan hanya gaji pokok saja lho.!

Silahkan dibaca lagi mulai dari awal ketentuan diatas.

Terima kasih.

Admin

Julham Efendy said...

Pak nanya,,,,http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51bbeb0fc1a9e/rumus-perhitungan-uang-pesangon-dan-masalah-phk-karena-efisiensi mohon komennya disitu ada perhitunga dalam kotak sesuai kasus apa sudah benar....apa tidak di kali . terlebih dahulu

Emerde Palar said...

Bapak Master Karton Yang Saya Hormati,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Blognya ini dan atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk menjawab begitu banyak pertanjyaan. Hanya Tuhan yg akan membalas kebaikan ini.

Saya sudah baca semua komen/pertanyaan rekan-rekan dan jawaban Bapak dari awal sampai akhir. Tapi, mohon maaf kalau saya salah, saya belum menemukan pertanyaan yg akan saya tanyakan ini.

Begini pak:
Perusahaan tempat saya kerja akan ditutup, karena effisiensi. Karyawannya ada yg sudah bekerja 26 tahun, tapi juga ada yg baru bekerja 3 tahun. Perusahaan telah memiliki program pensiun. Semua karyawan tanpa kecuali diikut sertakan. Ada dua program pensiun, yaitu manfaat pasti dan iuran pasti.
Karena perusahaannya akan tutup, maka semua karyawan akan di PHK.
Pertanyaannya :
Apakah Karyawan berhak mendapatkan Uang Pensiun sesuai dgn jumlah yg sudah disetorkan ke account DPLK masing-masing DAN JUGA mendapat Uang Pesangon sesuai Pasal 156 Ayat(20, (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan ?.
Sampai detik ini, karyawan berkesimpulan, Pasal 167 UU Ketenagakerjaan tsb, tidak berlaku untuk kasus ini, karena Pasal tersebut berlakuknya untuk Pensiun Normal.
Mohon pencerahan dari Bapak.

Terimakasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu menjawab pertanyaan ini, dan mohon maaf kalau ada yg tidak berkenan.

Hormat saya
Emerde Palar

Master Karton said...

Saudara/i Emerde Palar,
Ketentuan mengenai PHK karena perusahaan tutup diatur dalam pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 sbb :
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Yang perlu digaris bawahi dalam kasus ini adalah :

Pertama : Sebelum perusahaan melakukan PHK karena tutup atau melakukan effisiensi perusahaan harus melaporkan ke lembaga pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja. Jika permohonan tersebut memenuhi syarat maka Dinas Tenaga Kerja akan memberikan ijin PHK.

Kedua : Ada 2 macam kasus yang berbeda dalam pasal 164 ini yaitu PHK karena perusahaan tutup karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut dan PHK karena perusahaan melakukan effisiensi.

Ketiga : Dalam kasus PHK karena perusahaan tutup karena perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut maka perusahaan wajib memberikan uang pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang besarnya sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) yaitu 1XUP, ditambah 1XUPMK ditambah 1X UPH.

Keempat : Dalam kasus PHK karena perusahaan melakukan effisiensi bukan karena perusahaan mengalami kerugian selam 2 tahun berturut-turut maka perusahaan wajib memberikan uang pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang besarnya sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) yaitu 2XUP, ditambah 1XUPMK ditambah 1X UPH.

Jika perusahaan telah mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun maka UP, UPMK dan UPH bisa diambilkan dari dana pensiun yang dicairkan. Dengan catatan jika hasil dari dana pensiun lebih kecil dari perhitungan pesangon maka kekurangannya harus dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan PHK.

Sebagai contoh jika upah anda 5 jt, masa kerja 20 tahun, maka besarnya pesangon = (2 x 9) + (1X7) = 25 X 5 juta = 125 Juta ditambah UPH 15% x 125jt = Rp. 143.750.000.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin

Bb Cici said...

Pak Karton yang saya hormati,
Saya bekerja di bank asing divisi marketing. Setelah saya diber surat peringatan karena performance tidak bisa seperti target yang ditetapkan, sekarang perusahaan tempat saya bekerja memberi perintah mutasi ke kota lain dengan alasan di kota sana dibutuhkan marketing. Di sana target kami akan ditambah. Gaji tidak akan ada penambahan dan tidak disediakan akomodasi.
Saya cuma akan siberikan tiket dan biaya relokasi sekali saja sekitar 8 jutaan untuk memindahkan saya dan keluarga.
Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah saya menolak mutasi ini? kalau saya menolak dan saya disuruh resign, bagaimana pak?
Terus terang kalaumelihat langkah yang dilakukan selama ini jelas bahwa ada niat tersembunyi manajemen supaya saya mundur sendiri.

Bb Cici said...

Adakah aturandepnaker yang mengatur supaya pekerja bisa terlindungi haknya dari cara cara perusahaan spt mengunakan mutasi sbg alat bantu untuk membuat pekerja mundur dengansendirinya?

Kamaludin Obet said...

Yth. Pak Karton
Mungkin ini pertanyaan yang sering kali bapak terima, bapak saya adalah karyawan di sebuah yayasan, sekarang berumur 59 tahun yang akan atau sudah memasuki masa pensiun. Yayasan tersebut menggunakan jamsostek, bila bapak saya pensiun berapa besar dana pensiun yang akan diterima bila sudah bekerja lebih dari 23 tahun dengan gaji perbulan sekarang sebesar 1,8jt.

terima kasih

Salam hangat
Kamaludin (kamalera@gmail.com)

Master Karton said...

Saudara Kamaludin Obet Yth,

Sesuai ketentuan pasal 167 " Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun...dst"

Total pesangon sesuai ketentuan pasal 167 adalah 2X UP + 1XUMPK + 1X UPH.

Untuk masa kerja 23 tahun = (2x9) + (1x8) = 26 kalu UPAH per bulan ditambah dengan uang penggantian hak kalau ada.

Catatan : yang dimaksud UPAH disini bukan hanya gaji pokok tetapi meliputi gaji pokok + semua tunjangan tetap. Jadi kalau gp 1.8 juta dan punya tunjangan tetap total 200rb maka UPAH = 2 juta.

Uang pesangon = 26 x 2 Juta = 52 Juta + 15% dari 52 juta tersebut.

Demikian semoga bisa membantu.

Admin

Master Karton said...

Saudari Bb Cici,
Sesuai ketentuan undang-undang, jika perusahaan melakukan mutasi (penempatan dan atau pemindahan pekerja ke tempat lain) harus memperhatikan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 32 :

(1). Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

(2). Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

(3). Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Bagaimana jika saudai menolak, apa konsekuensinya? Kalau perusahaan akan melakukan mutasi terhadap Anda & Anda ingin menolak mutasi tersebut sebelum mengambil langkah ini cobalah anda pelajari Perjanjian Kerja anda ketika di rekrut dan baca juga Peraturan Perusahaan ditempat anda. Apakah didalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan ada klausul yang mengatur tentang mutasi. Jika dalam PK dan PP tercantum bahwa menolak mutasi dikategorikan sebagai tindakan menolak perintah kerja, atau melanggar perjanjian kerja, konsekuensinya adalah Anda dianggap melanggar PP atau perjanjian kerja dan dapat digugat ke PHI. dengan kata lain jika kewenangan perusahaan untuk melakukan mutasi ini diatur dalam PP atau PK, maka perusahaan sangat mempunyai dasar untuk memutus hubungan kerja Anda jika Anda menolak mutasi.Jadi, menurut hemat kami, seandainya Anda terkena mutasi, Anda bisa saja menyampaikan keberatan Anda atas mutasi tersebut secara baik-baik atau “menawar” kebijakan mutasi tersebut agar perusahaan mempertimbangkan alasan Anda untuk tidak jauh dari keluarga. Dengan harapan, perusahaan akan mempertimbangkan kembali rencana mutasi tersebut.Jika cara kekeluargaan dengan menyampaikan alasan keberatan Anda untuk dimutasikan ke tempat lain tidak berhasil anda dapat lakukan melalui perundingan bipartit.

Dan yang terakhir, konsekuensi terburuk adalah anda akan di PHK, tentu saja dengan uang pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan mau kalau anda diminta mengundurkan diri, karena kalau anda mengundurkan diri maka tidak ada yang namanya pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kalau harus terjadi PHK dan anda tidak diberi hak sesuai ketentuan UU anda bisa menggugat ke PPHI melalui kantor disnaker terdekat.

Terima kasih, semoga bisa membantu.

nando nanda said...

selamat malam Pak

saya mau bertanya,
1. Bagaimana ketentuan pesangon yang diterima karyawan yayasan bila yayasan itu bubar ?
2. apa ada pasal di UU ketenagakerjaan yang mengatur penggantian hak seorang karyawan yayasan ?
3. Bagaimana perhitungan pesangon yang diterima karyawan yayasan ?
masa kerja 15 tahun dan upah yang diterima sebesar Rp 2.500.000 ??

mohon arahannya
Terima kasih

Rita K Dewi said...

Pak, pertanyaan saya bukan tentang perhitungan hak uang pensiun dini. Begini ceritanya:
Rekan kami pensiun dini, sesuai dg ketentuan dan menerima perhitungan 211jt setelah dibulatkan.
Singkatnya, Perhitungan tsb sesuai dgg UU No 13/2003.
Masalahnya adalah
1. Direktur Keuangan mengatakan bhw pajak yg dikenakan adl pajak uang pesangon, (antara 0 s/d 15 persen, dihitung scr progresif), bukan pajak uang pensiun 0% utk 50jt ke bawah dan 5% untuk 50jt ke atas.
*Mnrt Bapak, benarkah yg dikatakan Direktur itu? Mengapa?
2. Direktur mengatakan juga bhw uang tsb ada di Perusahaan Asuransi X dan karena tgl pensiun adl 1 Desember, maka tanggal satu pulalah surat klaim dikirim oleh kurir perusahaan ke perusahaan asuransi tsb. Jadi hak uang pensiun dini tsb baru bisa diserahkan kepada rekan saya stlh Perush.Asuransi X mentransfer dana ke rekening kantor.
Menurut Bapak, apakah prosedur itu benar?mengapa?

Rita K Dewi said...

Pak, untuk pekerja yg pensiun dini yg memenuhi ketentuan perusahaan, salah satu hak yg dia terima adl uang penggantian hak sebesar 3,75 kali upah per bulan. Mnrt Bapak, betulkah 3,75 kali upah? Di blog ini saya baca 4 kali upah. Terima kasih sebelumnya.

Master Karton said...

Saudari Rita K Dewi Yth.
Ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak harus mengacu pada UU ketenagakerjaan no, 13 Th. 2003.Mengenai pajak yang disampaikan oleh direktur keuangan sebaiknya anda konfirmasikan ke kantor pajak karena setahu saya dari berbagai literatur yang saya baca di internet perhitungan pajaknya seperti yang saya jelaskan dalam uraian saya diatas. Kita bukannya berburuksangka akan tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa pajak yang dipungut dari uang pesangon kita itu akan disetorkan ke kas negara? Bagaimana kalau perhitungannya di mark-up demi keuntungan pribadi?

Nah unruk memastikannya silahkan anda konsultasi dengan bagian pajak yang benar-benaro kompeten. Jangan tanya pada "oknum" pajak yang mungkin tidak bertanggung jawab. Bila perlu carilah second opinion dengan mencari informasi dari kantor pajak pusat. Atau anda bisa bisa tanya melalui konsultasi pajak online yang ada di internet.

Mengenai uang pesangon yang masih menunggu transfer dari Perusahaan Asuransi mungkin juga benar. Yang perlu anda pegang adalah jangan pernah menandatangani tanda terima pesangon jika uangnya belum anda terima. Dan kalau perusahaan mengingkari uang pesangon anda, jangan khawatir anda bisa melaporkan masalah anda ke pengadilan PPHI di kantor disnaker terdekat.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

perdana witarsa said...

pak, sy mau tanya utk sy kerja sudah hampir 5 tahun diperusahaan perwakilan jepang dijakarta disitu sy tdk terima kontrak slama kerja, lalu skrg perwakilan ini sudah mau diganti dengan PT.
pertanyaan sy...
- ukt pesangon yg sy terima brp Pa ya rumus nya?
- trus sy ditawarkan bila mau pesangon berarti tdk diterima di PT baru nanti, trus klu tdk terima pesangon bs begabung ke PT baru tp masa kerja sy di lanjut jd 6 thn, itu hukum/aturannya gmana Pa? sy bs laporkan ke pengadilan PPHI gak?

Rita K Dewi said...

Terima kasih atas jawaban Bapak.
Salam hormat.

Master Karton said...

Bapak Perdana Witarsa Yth.
Ketentuan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah untuk karyawan tetap. Untuk karyawan kontrak tidak ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Ketika seorang pekerja kontrak habis masa kontraknya maka hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja putus demi hukum dan tidak ada syarat tertentu. Oleh karena itu yang perlu disadari oleh para pekerja kontrak adalah mempelajari apa saja hak-hak yang akan diterima selama masa kontrak dan apapula kewajibannya. Semua hak dan kewajiban tertuang dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani kedua belah pihak. Jika Anda selama ini tidak pernah menandatangani surat perjanjian kontrak kerja sebenarnya hal itu kurang baik bagi anda sebagai pekerja karena dengan begitu anda tidak tahu mengenai hak dan kewajiban anda dan kapan kontrak kerja anda berakhir.

Demikian penjelasan saya semoga bisa membantu.

Admin

aFbar said...

Selamat pagi Bapak,
Mohon bertanya: Jika perusahaan melakukan efisiensi dengan menutup salah satu cabang dan melakukan PHK namun katakanlah jumlah karyawan ter PHK 20 orang akan tetapi perusahaan mempertahaan 2 orang untuk tetap bekerja untuk melakukan aktifitas kerja yang masih harus diselesaikan setelah proses penutupan cabang tersebut, bagaimana menyikapi hal ini apakah kedua karyawan tersebut mendapat hak atas PHK? Demikian terima kasih.

Master Karton said...

Saudara Afbar Yth.
Dalam kasus PHK karena perusahaan tutup karena perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut maka perusahaan wajib memberikan uang pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang besarnya sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) yaitu 1XUP, ditambah 1XUPMK ditambah 1X UPH.

Tetapi jika kasusnya adalah PHK karena perusahaan melakukan effisiensi bukan karena perusahaan mengalami kerugian selam 2 tahun berturut-turut maka perusahaan wajib memberikan uang pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang besarnya sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) yaitu 2XUP, ditambah 1XUPMK ditambah 1X UPH.

Kalau 2 orang yang anda ceritakan dipertahankan untuk sementara sampai proses penutupan cabang selesai, maka setelah itu dia tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon sesuai ketentuan diatas. Kecuali kalau dia dipertahankan seterusnya lain lagi ceritanya.

Demikian penjelasan saya.

Admin

suryadi yadi said...

MAU TANYA ...APAKAH UANG SIMPANAN YANG DIPOTONG SETIAPBUALAN NYA , DILUAR PERHITUNGAN DIATAS...?

Post a Comment

Belajar SEO dan Blog support Online Shop Aksesoris Wanita - Original design by Bamz | Copyright of Karton Media.